Pelukan Prabowo untuk Gibran dan Retaknya Solidaritas Koalisi

Di luar Istana, konfigurasi politik yang dahulu mengantarkan keduanya ke pucuk kekuasaan ikut bergeser. Dua tahun setelah kemenangan Pilpres 2024, polemik dokumen pendidikan Gibran berkembang menjadi tekanan politik di parlemen.

Sehari sebelumnya, 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

DPR semula menjadwalkan rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) untuk mengumumkan usulan itu. Agenda tersebut dibatalkan setelah rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah, bertepatan dengan penyerahan surat pengunduran diri Gibran ke pimpinan MPR.

120 Tanda Tangan, 8 Fraksi dan Anomali Koalisi

Berdasarkan rekapitulasi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan HMP.

PKS menyumbang paling banyak dengan 28 anggota, disusul NasDem 19 anggota, PKB dan Demokrat masing-masing 18 anggota, PDIP 14 anggota, Golkar dan Gerindra masing-masing 11 anggota, serta satu anggota PAN.

Peta ini memperlihatkan bahwa tekanan terhadap Gibran tidak hanya datang dari partai di luar pemerintahan. Gerindra dan Golkar, dua pilar kekuatan Prabowo, masing-masing memiliki 11 anggota yang ikut meneken, begitu pula legislator Demokrat dan PAN.

Persoalan Gibran karenanya tidak bisa dibaca sekadar sebagai pertentangan antara pemerintah dan oposisi.

Namun, 120 tanda tangan itu tidak otomatis mewakili keputusan kelembagaan partai. Itu adalah sikap anggota DPR yang tercatat sebagai pengusul, bukan sikap seluruh fraksi.

Secara prosedur, usulan HMP harus melewati tahapan kelembagaan di DPR sebelum menjadi keputusan resmi. Jika disetujui dan menyangkut pemberhentian wakil presiden, prosesnya berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan MPR.

Setelah Gibran mengundurkan diri, pembahasan usulan HMP kehilangan pijakan, sehingga perhatian beralih ke proses pengunduran diri dan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden.

Dari Aset Elektoral Menjadi Risiko Politik

Perubahan sikap ini tidak cukup dijelaskan dengan satu teori. Beberapa kerangka dalam ilmu politik bisa dipakai untuk menerangi bagian yang berbeda dari cerita yang sama, dengan catatan bahwa semuanya menjelaskan pola insentif dan bukan niat tiap individu.