Habiburokhman mengatakan terdapat sejumlah mekanisme pengawasan yang disiapkan, di antaranya pembentukan pengawas independen yang ditunjuk presiden dengan persetujuan DPR.

“Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR. Lalu, ada beban pembuktian yang berimbang dan ada transparansi digital,” kata dia.

Persetujuan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna tersebut mengakhiri proses panjang pembahasan rancangan regulasi yang telah bergulir selama 18 tahun di parlemen.

Dalam rapat kerja sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026), pemerintah telah menyampaikan pendapatnya melalui Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.

Pimpinan DPR dan Komisi III kemudian melanjutkan proses pembahasan hingga persetujuan dalam rapat paripurna.

Ketentuan mengenai ruang lingkup tindak pidana, pengawasan independen, keseimbangan beban pembuktian, dan transparansi digital menjadi bagian dari materi yang dijelaskan DPR dalam proses persetujuan RUU tersebut.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.