DPR Siapkan Pembahasan Putusan MA soal Suket Gibran, Dasco: Tunggu Masa Sidang

JAKARTA, RMTVNews.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah. Pembahasan resmi di parlemen baru akan dilakukan setelah masa reses berakhir.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sejauh ini polemik surat keterangan pendidikan Gibran masih dibicarakan secara informal oleh sejumlah fraksi di DPR.

Menurut Dasco, beberapa anggota DPR lintas fraksi meminta agar persoalan tersebut dibahas melalui mekanisme resmi kelembagaan.

“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dasco menyebut DPR telah menerima berbagai masukan dari organisasi masyarakat dan anggota parlemen mengenai polemik pendidikan Wakil Presiden tersebut.

Aspirasi itu, kata dia, akan disampaikan melalui mekanisme yang berlaku di DPR setelah anggota dewan kembali memasuki masa persidangan.

“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” ujarnya.

Masa reses DPR dijadwalkan berakhir pada 9 November 2026. Pembukaan masa sidang berikutnya menjadi momentum bagi parlemen untuk mulai memproses berbagai aspirasi yang masuk.

Dasco mengatakan DPR juga masih menunggu salinan resmi putusan MA sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” katanya.

Dia menegaskan DPR akan menentukan sikap setelah seluruh proses dan mekanisme kelembagaan dapat dijalankan.

Putusan MA Batalkan Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran

Polemik ini bermula dari putusan MA yang mengabulkan permohonan kasasi warga bernama Subhan dalam perkara sengketa tata usaha negara terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.

Surat tersebut merupakan dokumen penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri yang digunakan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Gugatan Subhan sebelumnya tidak diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Upaya banding juga tidak mengubah putusan tersebut setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menguatkan putusan tingkat pertama.

Subhan kemudian mengajukan kasasi ke MA. Permohonan itu akhirnya dikabulkan pada 30 Oktober 2026.

Putusan tersebut memicu desakan agar DPR membahas konsekuensi politik dan ketatanegaraan dari persoalan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran dalam pencalonannya sebagai wakil presiden.

Meski demikian, tindak lanjut terhadap putusan MA dan kemungkinan proses politik terkait jabatan wakil presiden merupakan dua persoalan yang memiliki mekanisme hukum berbeda.