JAKARTA, RMTVNews.com — “Kalau tidak ada PDIP, Pak Jokowi kasihan.” Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu kembali jadi sorotan saat publik membandingkan perjalanan politik Joko Widodo atau Jokowi dengan putranya, Gibran Rakabuming Raka.
Di periode pertama pemerintahannya, Jokowi menghadapi tekanan oposisi yang dipimpin Prabowo Subianto lewat Koalisi Merah Putih (KMP).
Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi dua kekuatan utama yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Di tengah tekanan itu, PDIP berdiri sebagai penopang utama, baik di parlemen maupun dalam konsolidasi politik nasional.
Gibran berada di posisi berbeda. Ia terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024, tetapi tidak punya ikatan kader dengan partai-partai pendukung pemerintah.
Ketika polemik dokumen pendidikannya kembali mencuat, sejumlah pihak mengkritik minimnya pembelaan terbuka dari partai koalisi.
Dari KMP hingga #2019GantiPresiden
Pertarungan Jokowi dengan oposisi bermula sejak Pilpres 2014. Setelah kalah, Prabowo menggalang Koalisi Merah Putih bersama Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PBB.
Kekuatan koalisi ini terlihat pada 2 Oktober 2014, ketika paket pimpinan DPR yang didukung KMP menyapu seluruh kursi pimpinan lembaga legislatif periode 2014–2019.
Pemerintahan Jokowi-JK pun menghadapi parlemen yang tidak sepenuhnya berpihak kepadanya.
Seiring waktu, sejumlah anggota KMP merapat ke pemerintah. Pada Februari 2016 koalisi itu telah bubar, dengan Prabowo sebagai pemrakarsa dan Gerindra sebagai pihak yang menutupnya.
Gerindra dan PKS tetap bertahan sebagai oposisi yang konsisten.
Tekanan juga mengalir lewat jalur di luar parlemen. Menjelang Pilpres 2019, politikus PKS Mardani Ali Sera menggagas gerakan #2019GantiPresiden yang mendapat dukungan terbuka sejumlah elite Gerindra.
Gerindra sendiri mengembangkan #2019DukungPrabowo untuk menggalang suara bagi Prabowo sebagai penantang Jokowi. Persaingan pun berlangsung di parlemen, jalanan, dan ruang digital sekaligus.
Di tengah semua itu, PDIP tetap berada di barisan utama pendukung Jokowi. Hubungan keduanya lebih dari sekadar calon presiden dan partai pengusung.
Perjalanan politik Jokowi bersama partai itu dimulai sejak Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden.
Pada Pilpres 2014, PDIP menjadi partai utama pengusung Jokowi-JK dan bagian penting Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang menopang pemerintahan menghadapi KMP.
PDIP juga tetap di barisan depan ketika Prabowo kembali menantang Jokowi pada Pilpres 2019. Jokowi menang dan melanjutkan pemerintahan bersama Ma’ruf Amin.
Dari sini, pernyataan Megawati bisa dibaca sebagai refleksi hubungan antara partai dan figur yang dibesarkannya.
Partai tak hanya menyediakan tiket pencalonan, tetapi juga jaringan organisasi, kekuatan parlemen, dan sumber daya politik untuk membela kadernya.
Hubungan itu retak menjelang Pilpres 2024, setelah Gibran maju sebagai calon wakil presiden Prabowo. PDIP menyatakan tidak lagi menganggap Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution sebagai bagian dari keluarga besar partai.
Gibran Tanpa Rumah Partai Politik
Gibran memulai karier politik lewat PDIP, yang mengusungnya di Pilkada Solo 2020. Kini ia menjadi wakil presiden melalui Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Namun, menjadi bagian dari koalisi pengusung tidak otomatis memberinya basis organisasi sendiri.
Perbedaan itu terasa ketika polemik dokumen pendidikan dan keabsahan pencalonannya mencuat.
Pada awal Oktober 2026, pengamat politik Adi Prayitno menilai posisi Gibran berbeda karena tidak ada partai parlemen yang secara organisasi menjadikannya kader.
Loyalis Jokowi, Dede Budhyarto, seperti dikutip Olenka pada 26 September 2026, mengkritik partai-partai pendukung Prabowo-Gibran yang dinilainya tidak memberi pembelaan terbuka dalam polemik ijazah itu.
Kritik tersebut mencerminkan harapan pendukung Jokowi agar partai koalisi hadir tidak hanya saat butuh suara, tetapi juga saat figur yang mereka usung diterpa masalah.
Meski begitu, minimnya pembelaan terbuka tidak berarti seluruh partai menarik dukungan. Mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran berbeda dengan membela wakil presiden secara khusus.
Ketika Dukungan Politik Tak Sama dengan Loyalitas
Dalam ilmu politik, perbedaan posisi keduanya dapat dibaca lewat teori institusionalisasi partai (party institutionalization) dari Scott Mainwaring dan Timothy Scully.
Teori ini memandang partai sebagai organisasi dengan struktur, identitas, dan jaringan yang mengikat kadernya, bukan sekadar kendaraan elektoral.
Ikatan semacam itu bisa menjadi sumber dukungan saat kader menghadapi tekanan.
PDIP punya ikatan demikian dengan Jokowi, sedangkan posisi Gibran lebih banyak dibangun lewat kesepakatan koalisi.
Pendekatan coalitional presidentialism atau presidensialisme koalisi menambah penjelasan.
Dalam sistem presidensial multipartai, dukungan pemerintah dibangun lewat negosiasi antarpartai, dan tiap partai membawa kepentingan serta kalkulasi sendiri.
Partai bisa mendukung presiden karena kesepakatan pembentukan pemerintahan, tanpa punya ikatan organisasi yang sama terhadap wakil presiden.
Karena itu, banyaknya partai dalam koalisi tidak otomatis berarti kuatnya pembelaan terhadap seorang pejabat.
Jokowi pernah punya partai yang mengusung, membesarkan, dan menopang pemerintahannya.
Gibran memperoleh tiket pencalonan lewat koalisi, tetapi tanpa ikatan kader dengan partai-partai parlemen pendukungnya.
Dukungan banyak partai bisa mengantar seseorang ke jabatan, tetapi tidak selalu berarti perlindungan politik saat tekanan datang.
Pernyataan Megawati karenanya bisa dibaca lebih jauh dari sekadar ungkapan personal. Memperoleh kekuasaan dan mempertahankannya di tengah tekanan adalah dua hal berbeda, dan di antara keduanya, partai politik punya peran yang tak selalu bisa digantikan oleh kesepakatan koalisi.
Pembacaan teoretis itu kini menemukan ujiannya di panggung politik terkini. Dua tahun setelah Gibran dilantik, posisinya kembali diuji, dan kali ini sikap partai-partai pengusungnya ikut menjadi sorotan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Selasa (10/11/2026), menyampaikan bahwa Gibran mengutarakan niat mundur dari jabatan wakil presiden saat bertemu Prabowo di Istana selama sekitar dua setengah jam.
Menurut Prasetyo, Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), jalur yang disebut sebagai salah satu opsi untuk menyelesaikan polemik itu secara konstitusional.
Prabowo memberinya sejumlah saran. Prasetyo juga membantah kabar bahwa Prabowo menolak niat itu, serta menegaskan Gibran tetap bekerja seperti biasa.
Perlu dicatat, niat mundur belum sama dengan pengunduran diri yang sah, karena prosesnya harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Sikap partai-partai pengusung kini jauh berbeda dari 2023, ketika mereka satu barisan mengantarkan Gibran mendampingi Prabowo.
Golkar menjadi partai pertama yang terbuka mengusulkan Gibran lewat Rapimnas 21 Oktober 2023, beberapa hari setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Partai itu belakangan mengakui kampanye bersama Prabowo-Gibran mendongkrak perolehan suaranya.
Kini Ketua Umum Bahlil Lahadalia hanya meminta semua pihak menghormati saran Prabowo. Ia belum menyampaikan keputusan politik dan tidak mau berspekulasi sebelum perkembangan politik dan konstitusional lebih jelas.
Demokrat dulu menyerahkan keputusan akhir kepada Prabowo, menerima pilihan atas Gibran, lalu bergabung dalam barisan pendukung.
Kini Ketua Umum Agus Harimurti (AHY) Yudhoyono menegaskan partainya masih mengamati dan ingin memastikan proses serta prosedur konstitusi berjalan baik.
Posisi PKB lebih unik. Pada Pilpres 2024, Cak Imin justru berhadapan langsung dengan Gibran sebagai cawapres Anies Baswedan, lalu PKB merapat ke pemerintah setelah Prabowo-Gibran menang.
Di Istana, Selasa (10/11/2026), Cak Imin mengatakan partainya berada pada posisi “kita tunggu saja” dan masih menanti masukan Fraksi PKB di DPR.
NasDem juga belum bersikap. Sekretaris Fraksi NasDem DPR Ahmad Sahroni menyebut partainya menunggu arahan Ketua Umum Surya Paloh, seraya menyatakan siap mengikuti prosedur konstitusional.
PAN, yang sebelumnya mendorong Erick Thohir sebelum akhirnya ikut mendeklarasikan dukungan pada 25 Oktober 2023, belum mengeluarkan pernyataan resmi soal dukungannya kepada wakil presiden.
Pada Oktober 2026, partai itu hanya menyatakan masih mempelajari putusan pengadilan.
Sementara itu, PSI yang dipimpin adik kandung Gibran, Kaesang Pangarep, menegaskan tetap mendukung pemerintahan, kendati tiga kadernya, Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka, menyatakan mundur dari Kabinet Merah Putih pada November 2026.
Sikap itu menunjukkan bahwa dukungan terhadap pemerintahan belum tentu sama dengan sikap partai terhadap setiap persoalan hukum yang melibatkan Gibran.
Di parlemen, gambarannya tidak sepenuhnya seragam. Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi, dipicu polemik dokumen pendidikan dan status Gibran sebagai wakil presiden.
Pengusul terbanyak berasal dari PKS dengan 28 anggota, disusul NasDem 19 anggota, PKB dan Demokrat masing-masing 18 anggota, PDIP 14 anggota, Gerindra 11 anggota, serta sejumlah anggota Golkar dan PAN.
Artinya, sebagian anggota dari partai yang pimpinannya mengaku masih menunggu ikut menandatangani usulan itu.
Meski begitu, angka tersebut masih jauh dari ambang yang dibutuhkan. Dari 580 anggota DPR periode 2024–2029, 460 anggota belum menandatangani.
Agar HMP bisa diputuskan, sidang paripurna harus dihadiri minimal dua pertiga anggota, sekitar 387 orang, dan disetujui minimal dua pertiga dari yang hadir.
Usulan HMP juga belum berarti pemakzulan, karena baru menjadi tahap awal di DPR.
Pada 2023, partai-partai ini bersama-sama mengusulkan, menerima, dan memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.
Pada 2026, pimpinan partai memilih berhati-hati, dan hingga kini belum ada keputusan kolektif partai pendukung pemerintah terhadap posisi Gibran, meski sebagian anggota fraksi telah bergerak secara individual.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan