“Seharusnya Kementerian Sekretariat Negara, Istana itu punya alat kalau itu pun teknologinya dari jauh punya alat untuk katakanlah mengetahui itu,” katanya.

Sugiat juga mengingatkan kemungkinan informasi yang diperoleh melalui penyadapan digunakan untuk memengaruhi keputusan pemerintah.

Ia bahkan meminta agar kebijakan yang telah diterbitkan selama dua tahun pemerintahan Prabowo turut dievaluasi untuk memastikan tidak ada kepentingan kelompok tertentu yang menyusup dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Sugiat, pengamanan Istana harus mencakup perlindungan terhadap kebijakan Presiden agar tidak disusupi kepentingan pihak lain.

Ia menyatakan Komisi XIII DPR siap mendukung kebutuhan anggaran untuk memperkuat sistem keamanan Presiden melalui program Kemensetneg.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.