JAKARTA — Joko Widodo atau Jokowi mulai berbicara terbuka mengenai arah dan kekuatan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menuju Pemilu 2029. Setelah menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI, Jokowi menyebut partai tersebut sebagai partai baru yang sudah membuat sejumlah pihak merasa takut.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026).
“Wong sama partai baru saja kok takut. Ini partai baru, tapi juga hati-hati. Meskipun partai baru, hati-hati, ini akan menjadi partai besar,” kata Jokowi.
Jokowi juga meminta kader PSI tidak mempersoalkan besaran parliamentary threshold yang akan berlaku pada Pemilu 2029. Ia menyebut angka ambang batas lima, enam, tujuh hingga delapan persen tidak menjadi persoalan selama kader bekerja dan struktur partai aktif.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menekankan pentingnya struktur organisasi PSI yang telah terbentuk di daerah untuk terus bekerja. Di Kota Bandung, ia menyebut struktur Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) telah selesai 100 persen.
“Struktur di Kota Bandung, DPC 100 persen selesai. DPRt juga 100 persen selesai. Kenapa saya dan Ketum datang, itu karena Bandung sudah 100 persen,” ujar Jokowi.
Jokowi kemudian mendorong kader memperluas jaringan melalui komunitas, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan kelompok perempuan. Ia juga meminta kader terlibat dalam kegiatan sosial, kebudayaan, kerja bakti, serta berbagai aktivitas di ruang publik sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029.
Dalam konsolidasi tersebut, Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025.
“Bahwa saya itu sudah masuk menjadi keluarga besar PSI sejak 14 Oktober 2025. Sudah setahun yang lalu. Banyak yang enggak percaya, saya sekarang buka saja kartu anggota saya ini,” kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan membacakan identitas dan nomor keanggotaan yang tercantum dalam KTA tersebut. Ia mengatakan langkah itu dilakukan agar tidak ada lagi keraguan mengenai statusnya sebagai bagian dari PSI.
Ketua Umum PSI saat ini adalah Kaesang Pangarep, putra kedua Jokowi. Sementara Jokowi direncanakan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina PSI pada November 2026.
Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mengatakan pengukuhan tersebut kemungkinan berlangsung bersamaan dengan Rapimnas dan peringatan HUT PSI di Surabaya pada 16 November 2026.
Menurut Ahmad Ali, keberadaan Jokowi dalam berbagai kegiatan PSI bukan sekadar dukungan dari luar partai. Ia menyebut Jokowi melakukan konsolidasi sebagai kader PSI.
Grace Natalie: PSI Masih Partai Kecil
Pernyataan Jokowi mengenai pihak yang disebut mulai takut terhadap PSI kemudian mendapat respons dari Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie.
Grace mengatakan PSI saat ini masih merupakan partai kecil dan belum pernah memperoleh kursi di DPR RI.
“Mungkin bisa dua-duanya, parpol dan orang. Tapi PSI kan ini kami masih partai kecil, masih berjuang, belum pernah lolos ke Senayan,” kata Grace kepada wartawan di Jakarta, Minggu (27/9/2026).
Grace juga meminta PSI tidak dianggap sebagai ancaman karena partai tersebut masih berjuang untuk memperoleh kursi di parlemen.
“Jadi ya mohon doanya, jangan ditakutin, apalagi ditakut-takutin karena PSI masih partai kecil yang mau berjuang,” ujarnya.
Modal Politik Jokowi Harus Dikonversi
Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai masuknya Jokowi ke PSI menjadi variabel baru dalam kalkulasi politik menuju 2029.
“Partai lain bukan takut, tapi mulai menghitung ulang. Mereka tidak boleh pura-pura tidak melihat. Jokowi masuk PSI berarti ada variabel baru dalam kalkulasi politik 2029,” kata Arifki dalam keterangannya di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Menurut Arifki, modal yang dibawa Jokowi ke PSI bukan hanya popularitas pribadi, tetapi juga political capital, jejaring relawan, dan pengalaman elektoral selama dua periode menjadi presiden.
“KTA-nya kecil, tapi efek politiknya bisa besar. Karena yang masuk ke PSI bukan hanya Jokowi sebagai individu, tetapi juga political capital yang melekat pada dirinya sebagai mantan presiden dua periode,” ujarnya.
Namun, Arifki mengatakan modal politik tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kerja organisasi.
“Pertanyaannya bukan lagi apakah Jokowi populer. Pertanyaannya, apakah popularitas itu bisa dikonversi menjadi kekuatan organisasi, suara, dan kursi,” katanya.
Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, memberikan penilaian berbeda mengenai dampak kehadiran Jokowi terhadap PSI.
Menurut Jamiluddin, bergabungnya Jokowi lebih berpotensi memperkuat dinamika internal partai daripada langsung meningkatkan dukungan masyarakat terhadap PSI.
“Resminya Jokowi menjadi kader bisa saja berdampak terhadap penguatan di internal PSI. Bisa saja kader PSI lainnya lebih termotivasi untuk melakukan kerja-kerja politik dengan turun langsung ke masyarakat untuk mendulang suara,” kata Jamiluddin di Jakarta, Senin.
Jamiluddin juga menilai kehadiran Jokowi dapat mendorong konsolidasi struktur organisasi PSI di daerah.
Namun, ia membedakan pengaruh Jokowi di internal partai dengan penerimaan masyarakat di luar PSI. Menurutnya, status Jokowi sebagai panutan bagi kader PSI tidak otomatis membuat masyarakat luas mengikuti arah politik yang sama.
Penilaian tersebut juga dikaitkan dengan hasil survei Poltracking Indonesia pada 14–20 Agustus 2026. Dalam survei terhadap 1.220 responden di 38 provinsi tersebut, elektabilitas PSI tercatat 2,3 persen. Angka itu berada di bawah perolehan suara PSI pada Pemilu 2024 yang mencapai 2,81 persen.
Pada Pemilu 2024, PSI memperoleh 4.260.169 suara secara nasional dan belum berhasil memperoleh kursi DPR RI karena berada di bawah ambang batas parlemen empat persen.