Pasangan Gibran-Teguh memenangkan Pilkada Solo 2020 dengan perolehan sekitar 86,5 persen suara, mengungguli pasangan Bagyo Wahyono-FX Supardjo.
Keduanya dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta pada 26 Februari 2021 untuk masa jabatan 2021-2024.
Selama memimpin Solo, Gibran menjalankan sejumlah program pembangunan dan revitalisasi fasilitas kota.
Beberapa proyek yang menjadi perhatian antara lain revitalisasi Pasar Legi, Taman Balekambang, kawasan Ngarsopuro, serta pengembangan Solo Technopark dan Lokananta.
Namun, masa kepemimpinannya sebagai wali kota tidak berlangsung hingga akhir periode karena namanya mulai masuk dalam pembicaraan politik nasional menjelang Pilpres 2024.
Jalan Menuju Kursi Wakil Presiden
Perubahan besar dalam karier politik Gibran terjadi pada Oktober 2023. Saat itu, ia masih berusia 36 tahun dan menjabat Wali Kota Solo ketika namanya diumumkan sebagai calon wakil presiden (wapres) pendamping Prabowo Subianto.
Pencalonan Gibran menjadi sorotan karena Undang-Undang Pemilu menetapkan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden 40 tahun.
Peluangnya terbuka setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023.
Putusan tersebut memberikan pengecualian bagi seseorang yang belum berusia 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.
Putusan itu menuai kontroversi, terutama karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran.
Perkara tersebut kemudian menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan etik di lingkungan Mahkamah Konstitusi.
Sehari sebelum pengumuman resmi pasangan Prabowo-Gibran, Partai Golkar lebih dahulu menyampaikan dukungan terhadap Gibran sebagai calon wakil presiden.
Pada 22 Oktober 2023, Prabowo mengumumkan Gibran sebagai pendampingnya dalam Pilpres 2024. Tiga hari kemudian, pasangan tersebut mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pilpres 2024.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan