Mundur dari Kursi Wapres, Bagaimana Masa Depan Politik Gibran?

Dua perkembangan hukum tersebut kemudian menjadi dasar perdebatan politik mengenai pemenuhan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Pada 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.

Para penandatangan berasal dari anggota Fraksi PKS, NasDem, PKB, Demokrat, PDIP, Golkar, Gerindra, dan PAN, termasuk sejumlah anggota dari partai pendukung pemerintahan.

Namun, tanda tangan anggota DPR tidak otomatis menjadi keputusan resmi partai masing-masing dan usulan HMP juga belum sampai pada keputusan pemakzulan.

DPR semula menjadwalkan rapat paripurna untuk membahas pengumuman usulan tersebut pada 12 November 2026, tetapi agenda itu dibatalkan setelah rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah DPR pada hari yang sama.

Gibran Mundur dan Prabowo Menerima dengan Berat Hati

Di tengah perkembangan tersebut, Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu menjadi tempat Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Setelah pertemuan itu, Gibran memberikan penjelasan kepada publik bahwa dirinya menghormati kritik, aspirasi, dan saran masyarakat terkait polemik dokumen pendidikannya.

Ia menegaskan tidak ingin dinamika yang terjadi menjadi polemik politik yang berkepanjangan.

Gibran juga mengungkapkan bahwa Prabowo menyarankan agar dirinya tetap menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1 serta berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali di MA.

Dua hari setelah pertemuan tersebut, Gibran mendatangi Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 10.15 WIB untuk menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada Presiden Prabowo.