Pada pemungutan suara 14 Februari 2024, Prabowo-Gibran unggul atas dua pasangan pesaingnya. KPU kemudian menetapkan pasangan tersebut sebagai pemenang Pilpres pada 20 Maret 2024 dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional.

Setelah terpilih sebagai wakil presiden, Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo pada 16 Juli 2024 yang diproses melalui DPRD Kota Solo.

Pada 20 Oktober 2024, Gibran bersama Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029.

Dalam usia 37 tahun, Gibran menjadi Wakil Presiden termuda dalam sejarah Indonesia.

Polemik Pendidikan dan Tekanan di Parlemen

Perjalanan Gibran sebagai Wakil Presiden kemudian diwarnai persoalan hukum terkait dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas perkara yang turut mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran.

Dalam pertimbangan putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut, sehingga putusan itu tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Persoalan berlanjut di jalur peradilan tata usaha negara. Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.