Mundur dari Kursi Wapres, Bagaimana Masa Depan Politik Gibran?

Partai Gerindra juga menyatakan menghormati keputusan Gibran. Juru bicara Gerindra, Sugiat Santoso, menyebut kepentingan bangsa dan stabilitas pemerintahan harus ditempatkan di atas kepentingan jabatan.

Namun, pernyataan tersebut belum menjelaskan bagaimana posisi politik Gibran selanjutnya di dalam partai maupun koalisi pemerintahan.

Dukungan juga datang dari jaringan relawan yang ditemui Gibran di Istana Wakil Presiden seusai menyerahkan surat ke MPR.

Salah seorang relawan, Tini Danke, menyatakan kelompoknya akan terus mendukung Gibran, termasuk untuk Pemilu 2029.

Pernyataan itu merupakan sikap pendukung dan bukan pengumuman rencana politik dari Gibran sendiri, karena hingga Kamis (12/11/2026) Gibran belum menyampaikan secara terbuka agenda politiknya setelah meninggalkan jabatan Wakil Presiden.

Pengunduran diri dari jabatan publik tidak otomatis menghapus modal politik yang telah dibangun Gibran melalui pengalaman sebagai kepala daerah dan Wakil Presiden, jaringan relawan, serta hubungan politik dan keluarga dengan Jokowi.

MPR sendiri mulai menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.

Presiden Prabowo selanjutnya berwenang mengajukan dua nama calon pengganti sesuai mekanisme konstitusi.