JAKARTA, RMTVNews.com — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad layak dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Meski demikian, PKB menegaskan tidak akan mengusulkan kader internal untuk mengisi jabatan tersebut.

Partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Moh. Rano Alfath mengatakan, penentuan calon wakil presiden merupakan kewenangan Presiden yang harus dijalankan sesuai mekanisme konstitusi.

“Pada prinsipnya, PKB menghormati sepenuhnya kewenangan Bapak Presiden dalam menentukan calon wakil presiden yang akan diusulkan sesuai mekanisme konstitusi. Kami tidak akan mencalonkan kader internal,” kata Rano dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Kendati tidak mengajukan kader sendiri, PKB memiliki pandangan mengenai figur yang dinilai mampu mendampingi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.

Rano menyebut Dasco sebagai salah satu sosok yang layak masuk pertimbangan apabila Presiden meminta masukan dari partai politik.

“Apabila diberi kesempatan menyampaikan pandangan sebagai bahan pertimbangan Presiden, kami, Partai Kebangkitan Bangsa, menilai Bapak Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok yang tepat untuk dipertimbangkan,” ujarnya.

Menurut Rano, penilaian tersebut didasarkan pada pengalaman politik, kematangan, kemampuan menjembatani berbagai kepentingan, serta loyalitas Dasco kepada Prabowo.

PKB juga menilai Dasco memiliki kemampuan merangkul berbagai kekuatan politik dan mencari titik temu di tengah perbedaan pandangan.

Kapasitas tersebut dianggap penting untuk menjaga soliditas koalisi pemerintahan sekaligus memperkuat hubungan eksekutif dan legislatif.

Rano turut menyoroti peran Dasco dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah.

Salah satunya melalui fasilitasi dialog antara perwakilan kelompok buruh dan pemerintah terkait regulasi ketenagakerjaan.

Menurut dia, kelompok buruh, pedagang kecil, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membutuhkan saluran komunikasi agar persoalan mereka dapat diteruskan kepada pemerintah.

Di sisi lain, Rano menjelaskan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.

Rano kembali menegaskan bahwa pandangan PKB mengenai Dasco bukan merupakan pengajuan resmi partai.

Keputusan mengenai nama calon wakil presiden tetap berada di tangan Prabowo.

“Pada akhirnya, kami tetap menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Bapak Presiden untuk menentukan nama yang akan diusulkan sesuai konstitusi,” katanya.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.