Puan PDIP Respons Jokowi Gabung PSI, Apa Dampaknya ke Peta Politik 2029?

JAKARTA — Bergabungnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menambah satu konfigurasi baru dalam persiapan partai politik menghadapi Pemilu 2029. Jokowi sebelumnya merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP), tetapi resmi dipecat dari partai tersebut pada Desember 2024.

Jokowi kini secara terbuka menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI dan menyatakan dirinya telah menjadi anggota partai tersebut sejak 14 Oktober 2025.

Peristiwa itu berlangsung dalam Rakorda DPD PSI Kota Bandung, Sabtu (26/9/2026).

Perubahan posisi politik Jokowi tersebut mendapat respons dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

“Alhamdulillah,” kata Puan saat ditanya mengenai status Jokowi sebagai kader PSI, Senin (29/9/2026).

Puan juga menyampaikan ucapan selamat kepada Jokowi. “Selamat untuk Pak Jokowi,” ujarnya.

Dari kader PDIP ke PSI

Status Jokowi sebagai kader PSI memiliki latar belakang hubungan politik yang sebelumnya erat dengan PDIP.

Jokowi merupakan kader PDIP dan maju sebagai calon presiden yang diusung partai tersebut pada Pemilu 2014 dan 2019. Namun, hubungan politik itu berakhir setelah DPP PDIP resmi memecat Jokowi sebagai kader.

PDIP mengumumkan pemecatan tersebut pada 16 Desember 2024. Surat keputusan pemecatan Jokowi ditetapkan pada 14 Desember 2024 dengan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024.

Pada saat yang sama, PDIP juga mengumumkan pemecatan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Anak sulung dan menantu Jokowi itu kemudian bergabung ke Gerindra, partai yang juga pernah mengusung Jokowi di Pilkada DKI Jakarta 2012.

Setelah tidak lagi menjadi kader PDIP, Jokowi kemudian semakin terbuka dalam aktivitas politik bersama PSI. Partai tersebut dipimpin putranya, Kaesang Pangarep, sebagai ketua umum.

Jokowi sebelumnya beberapa kali hadir dalam kegiatan PSI. Namun, status keanggotaannya baru ditegaskan secara terbuka dengan menunjukkan KTA di Bandung.

Dari sisi PDIP, respons terhadap langkah Jokowi tidak hanya datang dari Puan.

Politisi PDIP Mohamad Guntur Romli menyindir keputusan Jokowi menunjukkan KTA PSI dengan mengaitkannya dengan polemik ijazah.

“KTA PSI itu apa ya? Partai Sengketa Ijazah?” kata Guntur Romli kepada wartawan di Jakarta, Minggu (27/9/2026).

Guntur juga mengatakan, “Diminta nunjukin ijazah agar tidak makin gaduh, kok malah nunjukin KTA, hehehe.”

Meskipun demikian, masuknya Jokowi ke PSI kemudian menjadi bagian dari dinamika tersebut. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menyebut partai politik lain mulai menghitung ulang strategi mereka karena kehadiran Jokowi menambah variabel dalam persiapan menuju Pemilu 2029.

Dengan demikian, kata dia, perubahan yang terlihat setelah Jokowi bergabung dengan PSI adalah berpindahnya posisi politik Jokowi dari mantan kader PDIP yang telah dipecat menjadi kader PSI.

“Jokowi masuk PSI berarti ada variabel baru dalam kalkulasi politik 2029,” kata Arifki, Senin (28/9/2026).

Menurut Arifki, yang melekat pada Jokowi bukan hanya status sebagai anggota PSI, tetapi juga jaringan politik, relawan, dan modal elektoral yang terbentuk selama dua periode menjadi presiden.

Namun, menurut Arifki, bergabungnya Jokowi tidak otomatis membuat PSI menjadi kekuatan besar. Mesin partai dan kerja organisasi tetap menjadi bagian dari proses menuju Pemilu 2029.