Menurut Yusril, mekanisme penggantian Wakil Presiden berbeda dengan pergantian Presiden.

Ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 1998, Wakil Presiden B.J. Habibie secara otomatis menggantikannya.

Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku apabila posisi Wakil Presiden yang mengalami kekosongan.

“Sekarang ini yang berhenti Wakil Presiden. Tidak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menjelaskan, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR akan menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua nama calon yang diusulkan Presiden.

Proses pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Presiden nantinya mengajukan dua nama calon kepada MPR untuk dipilih melalui sidang.

Yusril juga menegaskan bahwa pengisian jabatan tersebut tidak dilakukan melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat maupun melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kewenangan pemilihan berada di tangan MPR.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.