JAKARTA, RMTVNews.com — Sejumlah relawan pendukung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan dukungan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk mengisi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Ade Darmawan dan Andi Azwan menyusul kabar Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026).
Ade Darmawan mengatakan, keputusan Gibran tidak dapat dimaknai sebagai sikap politik untuk berseberangan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Ade, Gibran telah menyampaikan bahwa dirinya tidak akan mengambil posisi oposisi dan tetap mendukung pemerintahan Prabowo.
“Yang pertama, beliau (Gibran) menyampaikan dia tidak oposisi dan tetap mendukung pemerintahan Prabowo,” kata Ade Darmawan kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Ade kemudian menyampaikan sikap relawan mengenai figur yang diharapkan menggantikan Gibran apabila terjadi pergantian Wakil Presiden.
“Kami mendukung satu nama, Bang Dasco,” imbuh Ade.
Nama Sufmi Dasco Ahmad yang diusulkan relawan tersebut saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Politikus Partai Gerindra itu juga dikenal sebagai salah satu orang dekat Prabowo dalam lingkaran politik dan pemerintahan.
Sementara itu, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama masa jabatan, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, apabila terjadi kekosongan jabatan, proses penggantian tidak berlangsung otomatis berdasarkan dukungan kelompok relawan maupun usulan tokoh politik.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pengunduran diri Wakil Presiden tidak serta-merta membuat jabatan tersebut otomatis diisi oleh orang lain.
Menurut Yusril, mekanisme penggantian Wakil Presiden berbeda dengan pergantian Presiden.
Ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 1998, Wakil Presiden B.J. Habibie secara otomatis menggantikannya.
Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku apabila posisi Wakil Presiden yang mengalami kekosongan.
“Sekarang ini yang berhenti Wakil Presiden. Tidak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menjelaskan, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR akan menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua nama calon yang diusulkan Presiden.
Proses pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Presiden nantinya mengajukan dua nama calon kepada MPR untuk dipilih melalui sidang.
Yusril juga menegaskan bahwa pengisian jabatan tersebut tidak dilakukan melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat maupun melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kewenangan pemilihan berada di tangan MPR.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan