Penegakan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan hasil kejahatan agar keuntungan ekonominya tidak tetap dinikmati pelaku.
Penyitaan dan perampasan aset sebenarnya sudah dikenal dalam hukum pidana.
Pengaturan khusus diharapkan memberi kerangka yang lebih terstruktur untuk penelusuran, penguasaan, dan pengelolaan kekayaan hasil kejahatan.
Persoalannya, aset tidak selalu atas nama pelaku. Properti, rekening, saham, dan kepemilikan perusahaan bisa melibatkan keluarga, mitra bisnis, kreditor, atau pihak ketiga yang tidak mengetahui asal-usul kejahatan.
Karena itu, perluasan kewenangan negara perlu disertai batas prosedural yang jelas, yakni hubungan antara aset dan tindak pidana harus dapat dibuktikan melalui mekanisme hukum, dan pemilik maupun pihak ketiga yang berkepentingan sah harus punya kesempatan mengajukan keberatan.
Prinsip ini berkaitan dengan jaminan konstitusional. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, sedangkan Pasal 28D ayat (1) menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
Pemberantasan korupsi dan perlindungan hak warga negara dengan demikian harus berjalan beriringan.
Persetujuan Komisi III baru merupakan pembicaraan tingkat I. RUU masih harus melalui pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR sebelum menjadi undang-undang.
Habiburokhman menyampaikan apresiasi atas rampungnya pembahasan bersama pemerintah.
“Syukur Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita,” kata dia.
Jika disahkan, efektivitas RUU ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan, tetapi juga oleh kepastian prosedur, perlindungan hak pihak ketiga, transparansi pengelolaan, dan pengawasan terhadap lembaga pengelola.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan