Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Dokumen di PTUN

JAKARTA, RMTVNews.com — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam.

Pembicaraan tersebut antara lain menyangkut dinamika yang berkembang setelah muncul keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Prasetyo sekaligus meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran.

Menurut dia, Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut, tetapi memberikan sejumlah saran kepada Wakil Presiden.

“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” ujarnya.

Selain menyampaikan niat mundur, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur peradilan tata usaha negara.

“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” kata Prasetyo.

Sebelumnya, Gibran menyatakan menghormati proses hukum di PTUN dan berharap proses peradilan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait persoalan dokumen pendidikannya.