108 Warga Meninggal di Pengungsian, WALHI Pertanyakan Penanganan Bencana NTT

JAKARTA — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyoroti kematian warga yang terjadi selama berada di lokasi pengungsian pascagempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026.

Berdasarkan catatan WALHI hingga 25 September 2026, sebanyak 156 orang meninggal dunia sejak gempa terjadi.

Sebanyak 48 orang disebut meninggal akibat dampak langsung gempa, sementara 108 lainnya meninggal ketika berada di tenda maupun lokasi pengungsian.

Angka 108 tersebut menjadi perhatian WALHI karena menunjukkan bahwa risiko terhadap warga tidak berhenti setelah fase guncangan utama berakhir.

Organisasi tersebut mempertanyakan kemampuan sistem penanganan bencana dalam memberikan perlindungan kepada penyintas, terutama kelompok rentan.

Kepala Divisi Penguatan Organisasi WALHI Nasional, Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, mengatakan kematian warga di pengungsian tidak semestinya hanya dilihat dari usia maupun penyakit bawaan.

“Menyebut kematian para pengungsi hanya karena usia lanjut atau penyakit bawaan adalah cara pandang yang mengabaikan tanggung jawab negara. Justru kelompok rentan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus dalam situasi bencana. Ketika mereka meninggal di pengungsian, maka yang harus dievaluasi adalah sistem perlindungan negara, bukan kondisi para korban,” kata Umbu Wulang dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip pada Minggu (27/9/2206).

WALHI menyebut sekitar 46.461 warga masih berada di pengungsian. Organisasi tersebut bersama relawan juga mendampingi sekitar 450 titik pengungsian mandiri yang disebut belum sepenuhnya mendapatkan jangkauan layanan pemerintah.

Menurut WALHI, sejumlah lokasi masih menghadapi persoalan air bersih, keterbatasan pangan, sanitasi dan akses layanan kesehatan.

Kondisi tersebut dinilai semakin berat karena cuaca panas ekstrem yang dapat meningkatkan risiko dehidrasi dan komplikasi kesehatan, khususnya bagi lansia dan kelompok rentan.

Persoalan air bersih juga menjadi perhatian. WALHI mencatat gempa berdampak terhadap sejumlah sumber air masyarakat, sementara sebagian wilayah Flores sedang menghadapi musim kemarau.

Selain kebutuhan dasar, WALHI menyoroti perlindungan perempuan dan anak di lokasi pengungsian.

Manajer Pengelolaan Isu Bencana Ekologis WALHI, Melva Harahap, menyebut pihaknya menerima temuan mengenai kekerasan seksual terhadap anak perempuan di sekitar lokasi pengungsian.

“Jelasnya kondisi tersebut memperlihatkan kegagalan negara belajar dari sejarah panjang bencana di Flores. Yang dibutuhkan bukan hanya respons setelah bencana terjadi, tetapi penguatan mitigasi, kesiapsiagaan masyarakat, perlindungan kelompok rentan, dan pembangunan yang berbasis pada pengurangan risiko bencana. Tanpa itu, tragedi yang sama akan terus berulang,” jelas Melva.

WALHI Siapkan Langkah Hukum

Direktur Eksekutif Daerah WALHI NTT, Yuvenius Nongga, mengatakan gempa bumi di Flores bukan peristiwa yang sepenuhnya baru. Menurut dia, wilayah tersebut memiliki sejarah panjang bencana, sementara kebijakan mitigasi dinilai belum cukup menjadikan risiko bencana sebagai dasar pembangunan dan perlindungan masyarakat.

“Gempa bumi di Flores bukan peristiwa baru. Gempa besar telah berulang kali terjadi, tetapi tidak terlihat adanya pembelajaran kebijakan yang memadai. Pemerintah tidak menjadikan peta risiko bencana dan kerentanan wilayah sebagai dasar utama pembangunan maupun perlindungan masyarakat,” ujar Yuvenius.

Manajer Pembelaan Hukum WALHI, Christine Constanta, menyatakan pihaknya melihat adanya indikasi pembiaran dan menilai negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak hidup, rasa aman dan perlindungan warga dalam situasi bencana.

WALHI kemudian meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuka audit terhadap 108 kematian yang mereka catat terjadi di lokasi pengungsian.

Penanganan Pemerintah

Di sisi lain, pemerintah telah melakukan berbagai langkah penanganan sejak gempa terjadi. BNPB bersama pemerintah daerah melakukan evakuasi, distribusi bantuan, pendataan kerusakan, pelayanan kesehatan serta kaji kebutuhan warga terdampak.

BNPB juga melakukan verifikasi dan validasi kerusakan rumah. Hingga 7 September, sebanyak 51.591 unit rumah telah melalui proses verifikasi dari 102.384 unit yang masuk data awal di tujuh kabupaten terdampak.

Data tersebut masih bersifat dinamis karena proses verifikasi lapangan terus berlangsung.

Di Kabupaten Sikka, BNPB bersama BPBD dan sejumlah mitra kemanusiaan melakukan joint needs assessment untuk memetakan kebutuhan konkret masyarakat terdampak.

Langkah tersebut melibatkan antara lain Palang Merah Indonesia, Humanitarian Forum Indonesia, Universitas Muhammadiyah Maumere dan komunitas lokal.

Pemerintah Provinsi NTT juga memperkuat pelayanan kesehatan di tengah kerusakan fasilitas kesehatan.

Pada 4 September, BPBD NTT mencatat 654 fasilitas pelayanan kesehatan terdampak. Pemerintah menyatakan tenaga kesehatan tetap berada di garis depan untuk menjaga pelayanan bagi masyarakat terdampak.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena sebelumnya juga telah menyoroti persoalan warga yang meninggal ketika berada di pengungsian.

Berdasarkan data BPBD NTT per 30 Agustus, terdapat 115 orang meninggal dunia, 1.780 orang luka-luka dan 172.050 orang mengungsi.

Pemerintah daerah menyatakan kondisi warga yang meninggal bukan akibat langsung gempa perlu diantisipasi karena faktor kehidupan di pengungsian, lingkungan, kesehatan dan persoalan sosial dapat meningkatkan risiko bagi masyarakat.

Dalam perkembangan berikutnya, data pemerintah kembali berubah. Data aplikasi INATANA BPBD Provinsi NTT per 15 September mencatat 120 orang meninggal dunia, 1.191 orang luka-luka dan 136.642 warga masih mengungsi di tujuh kabupaten terdampak.

Pemerintah Provinsi NTT menyatakan perbedaan data masih terjadi antara pemerintah kabupaten, perangkat daerah sektoral dan instansi kementerian.

Karena itu, verifikasi data dilakukan sebagai dasar penyusunan kajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi serta rekonstruksi.

Pemerintah juga mulai menggeser fokus dari respons darurat menuju pemulihan. Pemprov NTT menyiapkan pemulihan yang dirancang berlangsung selama tiga tahun, dengan data terverifikasi sebagai dasar penentuan kebutuhan dan pembiayaan.

Catatan Redaksi:

Perbedaan angka antara catatan WALHI dan pemerintah menjadi bagian penting dalam membaca situasi pascagempa Flores.

WALHI mencatat 156 kematian hingga 25 September, dengan 108 kematian terjadi ketika warga berada di tenda atau lokasi pengungsian.

Sementara data pemerintah yang diperbarui pada 15 September mencatat 120 orang meninggal secara keseluruhan.