Penerimaan Pajak Kurang Rp514 Triliun, Pemerintah Berpacu Kejar Setoran di Akhir 2026

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp793,55 triliun. Sementara itu, PPh migas tercatat Rp48,88 triliun atau tumbuh 84,7 persen.

Berbeda dengan sejumlah pos penerimaan tersebut, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami penurunan 3,7 persen menjadi Rp20,52 triliun.

Kementerian Keuangan mengaitkan penurunan tersebut dengan pergeseran waktu pembayaran sebagian wajib pajak ke akhir tahun.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target. Adapun PNBP justru telah melampaui target dengan realisasi Rp551,8 triliun atau 120,2 persen.

Suahasil menyebut capaian PNBP antara lain didorong oleh penerimaan dari penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia.

DJP Siapkan Strategi Tambahan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan penerimaan dalam dua bulan terakhir 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut strategi tersebut mencakup optimalisasi pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace, pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri, serta penerapan pajak minimum global.

DJP juga memperkuat pengawasan terhadap kewajiban perpajakan, pemeriksaan, penegakan hukum, dan penagihan.

Pemanfaatan data dari sektor keuangan, perbankan, lembaga nonperbankan, serta pihak ketiga lainnya akan dioptimalkan melalui sistem administrasi perpajakan Coretax.

Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas basis penerimaan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dengan sisa waktu dua bulan, pemerintah kini berupaya mengejar proyeksi penerimaan pajak Rp2.310,8 triliun.

Realisasi akhir tahun akan menentukan sejauh mana penerimaan perpajakan mampu menopang kebutuhan belanja negara dalam APBN 2026.