Prabowo Turunkan 1.000 Perwira TNI-Polri untuk Cegah Karhutla

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyiapkan sekitar 1.000 perwira TNI dan Polri untuk diturunkan ke berbagai daerah guna memperkuat sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Langkah tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutla di Posko Utama Satuan Tugas Karhutla Provinsi Sumatra Selatan, Palembang, Senin (24/8/2026). Pemerintah menempatkan pencegahan dan pemadaman sebagai bagian dari penanganan karhutla secara bersamaan.

“Jadi kami di pusat, terutama TNI juga Polri, menyiapkan 1.000 perwira untuk diturunkan untuk membantu sosialisasi dan edukasi,” kata Prabowo.

Para perwira tersebut akan ditempatkan bersama petugas dan pejabat yang telah berada di daerah.

Menurut Prabowo, keterlibatan unsur pemerintah pusat diperlukan karena persoalan kebakaran hutan dan lahan berdampak luas terhadap masyarakat.

“Maksud saya biar dari pusat ikut ada rasa keterlibatan karena masalah kebakaran hutan ini adalah masalah seluruh bangsa, seluruh negara,” ujarnya.

Selain memperkuat edukasi, Prabowo meminta setiap titik panas yang teridentifikasi segera ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Pemerintah juga tetap mewaspadai kondisi cuaca. Prabowo menyebut potensi El Nino yang cukup berat menjadi salah satu alasan perlunya peningkatan kewaspadaan terhadap karhutla.

Menurut Prabowo, kebakaran hutan tidak hanya berdampak terhadap kawasan yang terbakar, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan masyarakat akibat asap.

“Hutan itu adalah sumber kehidupan kita. Kalau hutan terbakar, seluruh rakyat yang akan kena, pernafasan dan sebagainya,” kata Prabowo.

Penanganan karhutla yang diarahkan pemerintah mencakup pemadaman, pencegahan, edukasi masyarakat hingga penegakan hukum.

Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pemerintah daerah bersama TNI dan Polri mengumpulkan masyarakat yang biasa melakukan pembakaran lahan untuk diberikan edukasi mengenai dampak serta konsekuensi hukum dari tindakan tersebut.

Di Sumatra Selatan, kepolisian sebelumnya melaporkan telah menangani 15 laporan polisi dan menetapkan 17 orang sebagai tersangka terkait perkara karhutla.

Gambut Jadi Perhatian

Prabowo juga mendorong penanganan kawasan gambut melalui pendekatan jangka panjang. Pemerintah didorong memperkuat infrastruktur pengendalian air seperti sumur bor, embung, dan kanal.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga membuka kemungkinan pemanfaatan embung di kawasan gambut untuk kegiatan lain, termasuk pengembangan ikan tertentu, sebagai bagian dari upaya mencari solusi inovatif terhadap persoalan karhutla.

Pemerintah kemudian melanjutkan pemantauan terhadap perkembangan karhutla di sejumlah wilayah, termasuk Sumatra Selatan.