Kartelisasi Politik Menuju Pemilu 2029

Secara teoritis, argumen tersebut memiliki dasar. Parlemen yang terlalu terfragmentasi memang berpotensi menyulitkan pembentukan pemerintahan yang efektif dan membuat proses legislasi berjalan lambat.

Namun, persoalannya tidak berhenti pada teori. Sistem politik harus dinilai dari dampak riil yang ditimbulkannya terhadap representasi rakyat, kompetisi politik, dan keseimbangan kekuasaan. Di titik inilah ambang batas yang terlalu tinggi justru berpotensi menciptakan anomali demokrasi.

Ambang batas parlemen pada akhirnya bukan sekadar angka statistik. Ia menentukan suara siapa yang memperoleh kursi dan suara siapa yang tidak memiliki konsekuensi representatif di parlemen. Ketika ambang batas ditetapkan terlalu tinggi, persoalan yang muncul bukan hanya penyederhanaan jumlah partai, melainkan juga semakin besarnya jumlah suara rakyat yang tidak terkonversi menjadi representasi politik.

Data yang diungkap oleh Perludem menunjukkan persoalan tersebut secara nyata. Pada Pemilu 2019 terdapat sekitar 13,5 juta suara yang tidak terkonversi menjadi kursi akibat parliamentary threshold. Pada Pemilu 2024, jumlah suara sah yang tidak terwakili tersebut meningkat menjadi sekitar 17,3 juta.

Angka ini terlalu besar untuk sekadar dipandang sebagai konsekuensi teknis dari penyederhanaan sistem kepartaian. Jika demokrasi menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama, maka puluhan juta suara yang tidak memperoleh representasi harus menjadi bahan evaluasi serius. Penyederhanaan partai memang penting, tetapi penyederhanaan tidak boleh dilakukan dengan cara mengorbankan representasi rakyat dalam skala yang demikian besar.