Kartelisasi Politik Menuju Pemilu 2029

Tentu, bergabungnya banyak partai dalam pemerintahan merupakan sesuatu yang lazim dalam sistem demokrasi. Namun, persoalan muncul ketika hampir seluruh kekuatan politik terserap ke dalam lingkaran kekuasaan sehingga ruang oposisi dan kontrol terhadap pemerintah menjadi semakin sempit.

Dalam demokrasi presidensial, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius. Pemerintah memang membutuhkan dukungan parlemen agar agenda kebijakan dapat berjalan, tetapi DPR juga membutuhkan jarak politik yang memadai dari pemerintah agar fungsi pengawasan tidak berubah menjadi sekadar formalitas.

Di sinilah konsep checks and balances memperoleh relevansinya. DPR bukan perpanjangan tangan pemerintah. DPR adalah lembaga representasi rakyat yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Efektivitas DPR tidak seharusnya hanya diukur dari kemampuannya meloloskan agenda pemerintah, melainkan dari kemampuannya menguji, mengkritik, mengoreksi, bahkan menolak kebijakan pemerintah ketika kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan publik.

Jika mayoritas kekuatan politik berada dalam satu orbit kekuasaan, maka secara kelembagaan DPR memang tetap ada, komisi-komisi tetap bekerja, rapat tetap berlangsung, dan undang-undang tetap dibahas. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa efektif fungsi kontrol politiknya. Kita tidak boleh membiarkan parlemen kuat secara institusional namun lemah secara politik, atau memiliki kewenangan konstitusional yang besar namun tidak memiliki keberanian politik yang memadai untuk menjalankan kewenangan tersebut. Anomali inilah yang perlu dibongkar menjelang Pemilu 2029.