Jumlah tersebut jauh melampaui syarat minimal pengajuan HMP, yakni 25 anggota DPR. Dukungan datang dari seluruh delapan fraksi di parlemen.

Langkah itu memperlihatkan bagaimana isu persyaratan pendidikan dapat berkembang menjadi agenda politik serius ketika menyangkut legitimasi jabatan publik.

Kini, perhatian publik juga diarahkan kepada para legislator.

Berdasarkan publikasi Statistik Politik 2024 Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 211 dari 580 anggota DPR periode 2024–2029 tidak mencantumkan pendidikan terakhir dalam data yang dipublikasikan.

Jumlah tersebut mencapai sekitar 36,4 persen dari keseluruhan anggota DPR.

Angka itu tidak berarti 211 anggota DPR tidak memiliki ijazah atau tidak memenuhi persyaratan pendidikan.

Tidak tercantumnya riwayat pendidikan dalam publikasi berbeda dengan tidak sahnya dokumen pendidikan.

Undang-Undang Pemilu mensyaratkan calon anggota DPR berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

Karena itu, tuntutan publik bukan semata-mata mengenai tingkat pendidikan para legislator, melainkan keterbukaan informasi dan kepastian verifikasi dokumen persyaratan mereka.

Petisi yang digagas Farida Octavia melalui Change.org sejak 12 November 2026 turut memperlihatkan perhatian masyarakat terhadap isu tersebut.

Petisi yang meminta keterbukaan dan verifikasi ulang ijazah anggota DPR itu telah memperoleh lebih dari 21 ribu tanda tangan.

Masyarakat tidak sedang meminta seluruh anggota DPR memiliki gelar sarjana. Yang diminta adalah informasi yang dapat diperiksa mengenai latar belakang pendidikan orang-orang yang membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menentukan arah kebijakan negara.

Dalam prinsip akuntabilitas politik, pejabat publik tidak hanya dituntut memenuhi persyaratan formal ketika memperoleh jabatan. Pejabat juga harus bersedia mempertanggungjawabkan rekam jejaknya kepada masyarakat.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.