Jika keterbukaan dianggap penting untuk menjaga legitimasi jabatan publik, prinsip tersebut berlaku bagi semua pemegang jabatan, termasuk mereka yang duduk di Senayan.

Polemik ini semestinya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola verifikasi persyaratan pejabat publik.

Bukan hanya bagi wakil presiden, tetapi juga anggota legislatif dan seluruh pejabat yang memperoleh mandat dari rakyat.

Demokrasi membutuhkan lembaga yang bukan hanya mampu mengawasi kekuasaan, melainkan juga bersedia diawasi.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.