Pendidikan memang bukan satu-satunya ukuran kualitas seorang legislator. Seseorang yang hanya menyelesaikan pendidikan SMA tetap berhak dipilih menjadi anggota DPR sepanjang memenuhi ketentuan undang-undang.
Namun, keterbukaan riwayat pendidikan merupakan hal berbeda yang berkaitan dengan transparansi pejabat publik.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur perlindungan terhadap informasi pribadi, termasuk riwayat pendidikan formal dalam Pasal 17 huruf h.
Sementara Pasal 18 ayat (2) mengatur pengecualian terhadap informasi pribadi tertentu apabila berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik atau terdapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
Ketentuan tersebut tidak berarti seluruh dokumen pendidikan otomatis terbuka untuk umum. Namun, status sebagai pejabat publik menimbulkan kepentingan transparansi yang perlu dipertimbangkan sesuai ketentuan hukum.
DPR juga tidak harus berhenti pada penjelasan bahwa data pencalonan tersedia di KPU.
Pimpinan parlemen dapat mendorong keterbukaan informasi yang lebih sistematis, meminta klarifikasi atas data yang belum lengkap, serta memfasilitasi pemeriksaan dokumen melalui lembaga yang berwenang.
Langkah itu akan memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus melindungi anggota DPR dari tuduhan yang tidak berdasar.
Ketika DPR menjadikan persyaratan pendidikan Gibran sebagai dasar untuk mendorong proses politik, prinsip akuntabilitas yang sama semestinya berlaku saat tuntutan pemeriksaan diarahkan kepada lingkungan parlemen sendiri.
DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Namun, lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan juga tidak berada di luar jangkauan pengawasan masyarakat.
Parlemen tidak cukup hanya menempatkan diri sebagai pemeriksa ketika persoalan menyangkut pejabat lain, lalu mengembalikan tuntutan publik kepada lembaga lain ketika diminta membuka rekam jejak anggotanya sendiri.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan