Jokowi dan di Balik KTA “Partai Sengketa Ijazah” PSI

JAKARTA — Ada sesuatu yang menarik dari keputusan mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Bandung. Secara administratif, KTA hanyalah penanda keanggotaan sebuah partai. Namun ketika kartu itu ditunjukkan langsung oleh seorang mantan presiden di hadapan kader partai dan kemudian menjadi pemberitaan luas, maknanya bergerak jauh melampaui fungsi administratifnya.

Momen itu terjadi saat Jokowi menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Bandung, Sabtu (26/9/2026). Di hadapan kader, Jokowi menunjukkan KTA sekaligus menyatakan bahwa dirinya telah menjadi bagian dari PSI sejak 14 Oktober 2025.

“Saya sudah masuk menjadi keluarga besar PSI itu sudah 14 Oktober 2025. Sudah setahun lalu. Banyak yang enggak percaya. Saya kasih kartu anggota saya,” kata Jokowi.

Jokowi kemudian menjelaskan bahwa Bandung dipilih sebagai tempat untuk membuka status keanggotaannya karena struktur PSI di daerah tersebut dinilai telah siap. Ia ingin status tersebut diketahui jajaran partai dari tingkat pusat hingga daerah.

Sehari kemudian, ketika menghadiri Rakorda PSI Kabupaten Bekasi, Jokowi menjelaskan mengapa KTA tersebut baru diperlihatkan secara terbuka. Menurut dia, persoalannya adalah momentum.

“Politik ini kan momentum, momentumnya pas kan ya saya tunjukkan sekarang,” ujar Jokowi.

Pernyataan tersebut penting karena memberikan penjelasan langsung mengenai waktu pemunculan simbol tersebut. Dengan demikian, pembacaan terhadap aksi Jokowi tidak perlu berangkat dari dugaan mengenai motif tersembunyi. Yang tersedia secara terbuka adalah pilihan waktu, tempat, simbol yang digunakan, serta pesan yang disampaikan.

Di sinilah KTA berubah menjadi simbol politik.

Dalam perspektif Murray Edelman melalui konsep symbolic uses of politics, politik tidak hanya berlangsung melalui kebijakan dan institusi, tetapi juga melalui simbol yang membentuk persepsi publik terhadap suatu peristiwa. KTA PSI dalam konteks ini tidak lagi sekadar kartu anggota. Ia menjadi penanda visual mengenai identitas politik Jokowi.

Kajian Wildan Rofii mengenai safari politik Jokowi juga menggunakan kerangka Murray Edelman dan dramaturgi politik untuk membaca bagaimana simbol, lokasi, serta penataan panggung dapat membentuk perhatian publik.

Dalam analisisnya mengenai safari politik Jokowi di Lampung, Rofii menyebut Jokowi sebagai politisi yang fasih menggunakan simbol dan membaca langkah strategis.

Kerangka tersebut membantu menjelaskan mengapa sebuah benda sederhana seperti KTA dapat memperoleh bobot komunikasi yang jauh lebih besar ketika ditempatkan dalam panggung politik.

Pendekatan dramaturgi Erving Goffman memperjelas situasi tersebut. Rakorda PSI di Bandung dapat dibaca sebagai front stage, tempat pesan politik ditampilkan kepada audiens. Jokowi hadir sebagai figur utama, kader dan pengurus PSI menjadi audiens langsung, sementara KTA berfungsi sebagai prop yang memperkuat pesan verbal.

Yang ditampilkan bukan hanya kartu, melainkan hubungan antara tokoh, partai, panggung dan waktu.

Menariknya, simbol tersebut segera memperoleh makna lain setelah ditanggapi oleh PDI Perjuangan (PDIP). Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli mengaitkan aksi Jokowi menunjukkan KTA PSI dengan polemik mengenai ijazah.

“KTA PSI itu apa ya? Partai Sengketa Ijazah?” kata Guntur Romli.

Guntur kemudian mempertanyakan mengapa Jokowi menunjukkan KTA ketika sebelumnya terdapat permintaan agar dokumen ijazah ditunjukkan.

“Diminta nunjukin ijazah agar tidak makin gaduh, kok malah nunjukin KTA, hehehe,” ujarnya.

Di titik ini muncul fenomena yang menarik dalam komunikasi politik. Sebuah simbol tidak sepenuhnya berada dalam kendali pihak yang memproduksinya.

Bagi Jokowi, KTA merupakan penanda keanggotaan PSI. Bagi pihak yang memberikan respons politik, simbol yang sama dapat ditempatkan dalam konteks yang berbeda. Guntur menghubungkannya dengan isu ijazah sehingga perhatian publik kembali diarahkan kepada persoalan tersebut.

KTA dan ijazah sendiri berada dalam domain yang berbeda.

KTA menunjukkan afiliasi atau keanggotaan politik seseorang. Sementara ijazah merupakan dokumen pendidikan yang berkaitan dengan riwayat akademik. Tidak ada hubungan administratif langsung antara keduanya.

Namun dalam ruang publik, terutama ruang media, kedua simbol itu dapat ditempatkan berdampingan melalui komentar politik. Ketika sebuah peristiwa visual menghasilkan pemberitaan, respons terhadap peristiwa tersebut dapat menciptakan lapisan makna baru.

Di sinilah konsep attention economy menjadi relevan. Perhatian publik merupakan sumber daya yang terbatas. Sebuah gambar, pernyataan atau benda yang memperoleh perhatian media dapat menjadi pintu masuk bagi berbagai isu lain.

Karena itu, persoalannya bukan apakah KTA PSI berkaitan secara substantif dengan ijazah. Keduanya jelas berbeda. Persoalannya adalah bagaimana sebuah simbol politik dapat menjadi titik masuk bagi aktor lain untuk menyampaikan pesan yang berbeda.

Hal tersebut juga sejalan dengan pandangan Gun Gun Heryanto mengenai Jokowi sebagai figur dengan performa komunikatif yang dapat dibaca melalui berbagai makna. Dalam tulisan akademiknya, Gun Gun menyebut Jokowi sebagai “narasi multimakna” yang dibaca dan diinterpretasikan secara berbeda-beda.

Konsep tersebut menjadi relevan ketika melihat respons terhadap KTA PSI. Satu tindakan yang sama dapat dibaca sebagai penegasan identitas politik, konsolidasi partai, komunikasi kepada kader, atau—dalam pembacaan pihak lain—sebagai momentum untuk mempertanyakan isu berbeda.

Namun, penting membedakan antara fakta dan interpretasi.

Tidak tersedia bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Jokowi menunjukkan KTA dengan tujuan mengalihkan perhatian dari polemik ijazah. Sebaliknya, Jokowi sendiri menjelaskan bahwa pemilihan waktu tersebut berkaitan dengan momentum politik dan pertemuannya dengan kader PSI di Bandung dan Bekasi.

Karena itu, analisis komunikasi politik lebih tepat ditempatkan pada apa yang tampak di ruang publik: sebuah simbol diproduksi, ditampilkan, diberitakan, kemudian diberi makna baru oleh aktor lain.

Dalam perspektif Michel Foucault, persoalan komunikasi politik juga tidak berhenti pada siapa yang berbicara. Wacana terbentuk melalui proses yang menentukan apa yang dibicarakan, siapa yang memiliki ruang untuk berbicara, dan bagaimana suatu peristiwa diberi pengertian.

KTA PSI menjadi contoh kecil dari mekanisme tersebut.

Jokowi memproduksi pesan mengenai identitas politiknya. Media mereproduksi gambar dan pernyataannya. Kemudian Guntur Romli memberikan konteks berbeda dengan menghubungkannya dengan polemik ijazah. Setelah itu, publik kembali memperoleh objek pembicaraan baru.

Siklus tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik modern tidak hanya berlangsung melalui pidato atau pernyataan resmi. Sebuah kartu yang ditunjukkan selama beberapa detik dapat berubah menjadi objek berita, simbol identitas politik sekaligus bahan interpretasi.

Karena itu, kekuatan KTA Jokowi bukan semata terletak pada kartunya. Kekuatan komunikasinya berada pada konteks ketika kartu itu ditampilkan: siapa yang menunjukkannya, di mana, kapan, kepada siapa, dan bagaimana aktor lain meresponsnya.

Dalam politik yang semakin visual, benda sederhana dapat menjadi bahasa politik.

Dan ketika Jokowi mengatakan, “Politik ini kan momentum”, kalimat tersebut justru memberikan kunci penting untuk membaca peristiwa ini. Bahwa dalam politik, bukan hanya pesan yang penting, tetapi juga kapan sebuah simbol dipilih untuk diperlihatkan kepada publik.