Empat nama terakhir disebut KPK sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adhi diduga menyerahkan uang Rp1,5 miliar melalui perantara kepada Erwin, yang disebut sebagai orang kepercayaan atau representasi Nusron.

Selain perkara HGB Summarecon, KPK juga mengungkap dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan layanan pertanahan serta mutasi dan promosi jabatan.

KPK menyebut terdapat dugaan uang Rp2,1 miliar dari PT Bela Parahyangan yang diterima melalui Erwin. Dari jumlah tersebut, Rp1,8 miliar diduga diserahkan kepada Arif Sugiyanto. Penyidik juga menemukan uang sekitar Rp8 miliar dalam sembilan koper yang disebut berkaitan dengan Lampri.

KPK telusuri Rp106,3 miliar

Penyidikan juga mengarah pada penelusuran uang senilai sekitar Rp106,3 miliar yang diamankan dalam rangkaian OTT.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penggunaan uang tersebut masih ditelusuri. KPK juga mendalami informasi mengenai kemungkinan penggunaan uang untuk kegiatan organisasi maupun kepentingan pribadi Nusron Wahid.

Namun, pendalaman tersebut belum berarti KPK menetapkan Nusron sebagai tersangka. Status seseorang dalam perkara pidana ditentukan berdasarkan kecukupan alat bukti dan konstruksi perkara yang ditemukan penyidik.

KPK sebelumnya juga menyatakan penyidikan masih berada pada tahap awal ketika ditanya mengenai kemungkinan keterkaitan Nusron. Penyidik masih menelusuri alur perintah dan pihak-pihak lain yang mungkin berperan dalam konstruksi perkara.

Pemerintah serahkan kepada KPK

Posisi pemerintah terhadap kemungkinan pemeriksaan Nusron sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Pemerintah, kata Yusril, menyerahkan kepada KPK untuk menentukan apakah Nusron diperlukan keterangannya dalam proses penyidikan.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.