JAKARTA, RMTVNews.com — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur tidak menghambat jalannya pemerintahan.

Presiden Prabowo Subianto tetap memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan roda pemerintahan tanpa harus menunjuk pejabat sementara pengganti Wapres.

Yusril menjelaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Wakil Presiden bertugas membantu Presiden menjalankan pemerintahan.

Dengan demikian, ketika jabatan tersebut kosong, tidak ada keharusan untuk mengalihkan tugas Wapres kepada pejabat lain.

“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil Presiden itu membantu tugas-tugas Presiden,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ia juga menepis anggapan bahwa kekosongan jabatan Wapres akan membuat kewenangan pemerintahan harus dijalankan oleh triumvirat atau tiga pejabat tinggi negara, terutama ketika Presiden sedang melakukan kunjungan ke luar negeri.

Menurut Yusril, Presiden tetap dapat menjalankan kewenangannya dari mana pun.

Para menteri juga tetap bekerja sesuai tugas dan bidang masing-masing, baik yang mendampingi Presiden ke luar negeri maupun yang berada di dalam negeri.

“Jadi kalau tidak ada Wakil Presiden, tidak ada yang membantu tugas-tugas Presiden dalam konteks sebagai seorang Wakil Presiden. Jadi Presiden dapat menjalankan pemerintahan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu,” ujarnya.

Yusril menambahkan, perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan Presiden tetap berkoordinasi dengan jajaran kabinet dan memberikan arahan secara langsung meskipun tidak berada di Indonesia.

Wapres Tidak Memiliki Kewenangan Mandiri

Yusril turut menjelaskan posisi Wakil Presiden dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.