RMTVNews.com — Sengketa tanah merupakan salah satu persoalan agraria yang dapat melibatkan individu, badan hukum, pemerintah, hingga masyarakat. Persoalannya tidak selalu sederhana karena dapat berkaitan dengan sertifikat, batas bidang tanah, riwayat kepemilikan, penguasaan fisik, peralihan hak, maupun keputusan administrasi pertanahan.

Dalam situasi tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki peran penting karena sebagian persoalan menyangkut data dan administrasi pertanahan yang berada dalam kewenangan lembaga tersebut.

Lantas, apa sebenarnya fungsi ATR/BPN ketika terjadi sengketa tanah?

ATR/BPN Menangani Kasus Pertanahan

Penanganan kasus pertanahan di lingkungan ATR/BPN antara lain diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan tersebut masih tercatat berlaku dan menggantikan Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016.

Dalam kerangka tersebut, persoalan pertanahan dapat ditangani melalui mekanisme administratif yang dilakukan oleh ATR/BPN sesuai kewenangannya.

Namun, keberadaan ATR/BPN tidak berarti seluruh sengketa kepemilikan tanah otomatis dapat diputus oleh Kantor Pertanahan.

Sebab, terdapat perbedaan antara persoalan administrasi pertanahan dan sengketa keperdataan atau perkara yang menjadi kewenangan pengadilan.

Apa yang Diperiksa ATR/BPN?

Dalam menangani kasus pertanahan, aspek yang dapat menjadi perhatian antara lain data fisik dan data yuridis bidang tanah.

Data fisik berkaitan dengan objek tanah, termasuk letak, batas, luas, serta kondisi bidang tanah.

Sementara data yuridis berkaitan dengan status hukum tanah, pemegang hak, dasar perolehan hak, serta dokumen yang menjadi dasar pendaftaran tanah.

Karena itu, ketika muncul sengketa, dokumen seperti sertifikat, surat ukur, akta peralihan hak, dokumen pemberian hak, keputusan pertanahan, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan riwayat tanah dapat menjadi bagian penting dalam pemeriksaan.

Apakah ATR/BPN Bisa Membatalkan Sertifikat?

Pembatalan produk administrasi pertanahan harus didasarkan pada kewenangan dan prosedur yang berlaku.

Tidak setiap laporan mengenai sertifikat yang dianggap bermasalah otomatis berujung pada pembatalan.

ATR/BPN perlu melihat dasar penerbitan, data pertanahan, bukti yang diajukan, serta persoalan hukum yang dipermasalahkan.

Apabila persoalan tersebut menyangkut sengketa keperdataan yang memerlukan penentuan hak oleh pengadilan, penyelesaiannya dapat masuk ke ranah peradilan.

Dengan demikian, sertifikat tanah tidak dapat dianggap gugur hanya karena salah satu pihak menyatakan bahwa sertifikat tersebut bermasalah.

Bagaimana Masyarakat Mengadu ke ATR/BPN?

Pihak yang merasa memiliki kepentingan terhadap suatu bidang tanah dapat mengajukan penanganan kasus kepada ATR/BPN sesuai mekanisme yang berlaku.

Dokumen yang sebaiknya dipersiapkan antara lain:

1. identitas pemohon;

2. sertifikat atau bukti hak;

3. dokumen riwayat perolehan tanah;

4. akta jual beli atau dokumen peralihan apabila ada;

5. surat ukur atau dokumen pertanahan lainnya;

6. bukti penguasaan atau pemanfaatan tanah;

7. dokumen yang menunjukkan adanya sengketa; dan

8. bukti lain yang relevan.

Kelengkapan dokumen sangat penting karena sengketa tanah pada dasarnya tidak cukup dijelaskan hanya melalui pengakuan penguasaan secara fisik.

Apakah ATR/BPN Bisa Menjadi Penengah?

Dalam penanganan kasus pertanahan, penyelesaian tidak selalu langsung diarahkan ke proses pengadilan.

Pendekatan penyelesaian kasus dapat melibatkan proses administrasi, penelitian data, klarifikasi para pihak, serta mekanisme penyelesaian yang tersedia sesuai ketentuan.

Karena itu, ATR/BPN dapat menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian ketika persoalan berkaitan dengan data, administrasi, atau produk pertanahan.

Namun, ketika terdapat konflik mengenai siapa yang secara sah berhak atas tanah dan persoalan tersebut membutuhkan putusan hakim, jalur pengadilan tetap dapat menjadi bagian dari penyelesaian.

Bedakan Sengketa, Konflik, dan Perkara

Dalam memahami masalah pertanahan, istilah yang digunakan juga penting.

Tidak semua persoalan tanah memiliki karakter hukum yang sama. Ada persoalan yang dapat diselesaikan melalui administrasi pertanahan, tetapi ada pula yang berkembang menjadi konflik antara para pihak atau perkara di pengadilan.

Karena itu, langkah pertama bukan langsung memilih jalur hukum, melainkan mengidentifikasi terlebih dahulu masalahnya.

  • Apakah persoalannya mengenai batas tanah?
  • Apakah terdapat dua sertifikat pada objek yang sama?
  • Apakah terdapat keberatan terhadap penerbitan sertifikat?
  • Apakah terjadi jual beli yang dipersoalkan?
  • Atau apakah terdapat putusan pengadilan yang belum dilaksanakan dalam administrasi pertanahan?

Jawaban atas pertanyaan tersebut menentukan jalur penyelesaian yang relevan.

Kesimpulan

ATR/BPN memiliki posisi penting dalam penanganan sengketa atau kasus pertanahan, khususnya ketika persoalan berkaitan dengan data, administrasi, pendaftaran, dan produk pertanahan.

Namun, ATR/BPN bukan lembaga yang otomatis memutus seluruh perselisihan mengenai kepemilikan tanah.

Karena itu, pihak yang menghadapi sengketa tanah perlu membedakan antara persoalan administrasi pertanahan, sengketa keperdataan, dan perkara yang membutuhkan putusan pengadilan.

Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 menjadi salah satu dasar penting untuk memahami mekanisme penanganan kasus pertanahan di lingkungan ATR/BPN.

Sumber hukum: Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020; PP Nomor 18 Tahun 2021.

 

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.