Eks Kapolsek Dompu Setubuhi Tahanan Kasus Narkoba hingga Hamil, Dilakukan di Ruang Reskrim

Sanksi PTDH dijatuhkan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sarbani juga dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Meski telah dijatuhi sanksi pemecatan, Sarbani menyatakan mengajukan banding atas putusan sidang etik tersebut.

Tahanan Kasus Ekstasi, Keluarga Tempuh Jalur Pidana

DR merupakan tahanan perempuan yang dititipkan dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi atau inex. Perkara yang menjeratnya telah memasuki tahap persidangan.

Kasus kehamilan DR sebelumnya mencuat setelah diketahui dirinya hamil ketika berada di dalam sel tahanan Polsek Dompu.

Informasi tersebut kemudian menyebar dan menjadi perhatian publik.

Setelah kasus itu terungkap, Sarbani lebih dahulu dicopot dari jabatan Kapolsek Dompu.

Proses pemeriksaan internal kemudian berujung pada putusan PTDH.

Perkembangan terbaru, keluarga DR juga menempuh jalur pidana dengan melaporkan Sarbani atas dugaan tindak pidana persetubuhan.

Laporan tersebut disampaikan orang tua DR melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Dompu. Penanganannya kemudian dilimpahkan ke Polda NTB.

Kasi Humas Polres Dompu, Iptu I Nyoman Suardika, membenarkan adanya laporan dari keluarga tahanan perempuan tersebut.

“Iya benar ada laporannya,” kata Suardika, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, penanganan perkara Sarbani dilakukan oleh PPA Polda NTB bersamaan dengan proses penanganan pelanggaran etik.

Dengan adanya laporan tersebut, Sarbani tidak hanya menghadapi sanksi etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat, tetapi juga proses hukum pidana yang dilaporkan keluarga DR.

Setelah Sarbani diberhentikan, jabatan Kapolsek Dompu kini diisi oleh IPTU Sumaharto.