HPL Juga Berbeda dengan HGB

Hak Guna Bangunan atau HGB merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. UUPA mengatur HGB dalam Pasal 35 dan memberikan jangka waktu tertentu.

Sementara HPL bukan hak yang semata-mata diberikan untuk mendirikan bangunan.

HPL memberikan kewenangan pengelolaan kepada pemegangnya. Tanah HPL juga dapat dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan hukum.

Di atas tanah HPL yang pemanfaatannya diserahkan kepada pihak ketiga, dapat diberikan hak atas tanah tertentu, termasuk HGB atau Hak Pakai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana HPL KAI Muncul dalam Sengketa Tanah Abang?

Dalam kasus Tanah Abang, ATR/BPN menjelaskan adanya riwayat tanah yang kemudian berujung pada HPL Nomor 17 dan 19 atas nama PT KAI.

Menurut penjelasan ATR/BPN, tanah tersebut sebelumnya tercatat sebagai Eigendom Verponding Nomor 14399. Setelah itu diterbitkan Hak Pakai Nomor 108 Kebon Kacang atas nama Departemen Perhubungan cq Perusahaan Jawatan Kereta Api.

Kementerian Perhubungan kemudian melepaskan tanah tersebut kepada PT KAI sehingga terbit HPL Nomor 5 dan 6. Selanjutnya, hak tersebut berubah menjadi HPL Nomor 17 dan 19 atas nama PT KAI.

Pihak ahli waris memiliki versi berbeda. Mereka mempersoalkan riwayat tersebut dan mengajukan dokumen Eigendom Verponding yang mereka gunakan sebagai dasar klaim.

Apakah HPL Tidak Bisa Digugat?

HPL bukan berarti tidak dapat dipersoalkan di pengadilan.

Apabila ada pihak yang mengklaim memiliki hak atas objek yang sama, sengketa dapat dibawa melalui mekanisme hukum. Dalam proses tersebut, yang diperiksa bukan hanya sertifikat atau nomor HPL, tetapi juga riwayat tanah, dasar penerbitan hak, objek tanah, batas-batas bidang dan bukti yang diajukan masing-masing pihak.

Dalam kasus Tanah Abang, perkara tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 241/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.