Dengan demikian, HPL memberikan kedudukan hukum kepada pemegangnya berdasarkan pendaftaran yang ada, tetapi ketika muncul klaim hak yang berlawanan, kekuatan masing-masing dasar hak dapat menjadi objek pemeriksaan dalam proses peradilan.
Kenapa HPL Sering Disalahpahami?
Kesalahpahaman biasanya muncul karena istilah “hak pengelolaan” dianggap sama dengan “hak milik”.
Padahal secara hukum keduanya berbeda.
HPL berkaitan dengan kewenangan pengelolaan yang berasal dari hak menguasai negara. Hak Milik merupakan salah satu hak atas tanah dengan karakter yang berbeda. HGB juga merupakan hak atas tanah dengan fungsi dan jangka waktu tertentu.
Memahami perbedaan tersebut penting ketika membaca sengketa pertanahan, termasuk sengketa Tanah Abang yang mempertemukan dokumen hak lama dengan HPL yang tercatat atas nama PT KAI.
PP Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur HPL, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah masih berstatus berlaku.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan