JAKARTA — Istilah Hak Pengelolaan atau HPL muncul dalam sengketa lahan Tanah Abang yang melibatkan pihak yang mengklaim sebagai ahli waris dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

PT KAI tercatat sebagai pemegang HPL Nomor 17 dan 19 pada objek lahan yang menjadi sengketa.

Kementerian ATR/BPN menjelaskan, berdasarkan catatan administrasi pertanahan, riwayat tanah tersebut sebelumnya berkaitan dengan Hak Pakai atas nama Departemen Perhubungan cq Perusahaan Jawatan Kereta Api sebelum kemudian menjadi HPL atas nama PT KAI.

Kasus tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa HPL berbeda dengan Hak Milik atau SHM dan juga berbeda dengan HGB.

Apa Itu HPL?

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang HPL.

Dengan demikian, HPL tidak dapat disamakan begitu saja dengan Hak Milik.

Pemegang HPL memperoleh kewenangan tertentu untuk mengelola, menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai ketentuan hukum.

PP 18/2021 mengatur bahwa HPL dapat diberikan antara lain kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, badan hukum milik negara/daerah, Bank Tanah, dan badan hukum yang ditunjuk pemerintah untuk HPL yang berasal dari tanah negara.

HPL Berbeda dengan SHM

Hak Milik atau SHM merupakan hak atas tanah yang menurut Pasal 20 UUPA bersifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan tetap memperhatikan fungsi sosial tanah.

Sementara HPL merupakan bagian dari kewenangan hak menguasai negara yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegang HPL.

Karakter keduanya berbeda sejak awal.

SHM memberikan hubungan hak atas tanah kepada pemegangnya. HPL memberikan kewenangan pengelolaan tertentu kepada pemegangnya atas tanah yang berada dalam cakupan HPL.

Karena itu, HPL tidak tepat disebut sebagai “SHM milik pemerintah” atau “SHM milik BUMN”.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.