Setelah MK, Bola Pindah ke DPR: Bagaimana Jalan Pemakzulan Gibran Dibuka?

JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak serta-merta membatalkan kedudukannya sebagai wakil presiden. Namun, pertimbangan putusan tersebut kembali membuka perdebatan mengenai kemungkinan persoalan itu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional di DPR.

Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan permohonan terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri milik Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Namun, MK juga menegaskan perkara tersebut tidak dapat digunakan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wapres.

Pasalnya, persoalan tersebut berada di luar kewenangan MK dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) setelah Gibran dilantik.

Wacana Pemakzulan Kembali Muncul

Namun, pengamat politik sekaligus Direktur SCL Taktika Konsultan, Iqbal Themi, menilai putusan MK dapat menghidupkan kembali wacana pemakzulan Gibran di parlemen.