Ia disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil pemantauan kepada Listyo.
Adapun Eko Hadi Santoso, yang pernah menjabat Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah dari Slamet Uliandi dan memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
Ahrie Sonta kemudian disebut menerima perintah langsung dari Listyo Sigit. Ia diduga meneruskan instruksi kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Dalam rangkaian tugas tersebut, nama TK muncul sebagai pihak yang diduga diperintahkan Ahrie untuk melakukan surveillance atau pengawasan.
“AS yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” kata Suyudi.
Selain dugaan perintah pengawasan, Ahrie juga disebut memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara (voice) dan catatan aktivitas sistem (log), serta pembubaran grup WhatsApp yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Polri Belum Membuka Identitas TK
Hingga keterangan resmi Mabes Polri disampaikan, identitas lengkap Brigjen TK belum diumumkan kepada publik.
Polri baru mengonfirmasi pangkat dan status pemeriksaannya. Keterangan mengenai peran TK masih didalami dalam proses penyidikan dan pemeriksaan internal Propam.
Kapolri Suyudi sebelumnya juga menyampaikan bahwa penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Para saksi terdiri atas 24 personel internal Polri, tiga pihak dari perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan.
Penyidik turut menyita 15 telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, komputer, laptop, modem, serta dokumen dan catatan log penyadapan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan