Kedua, memperoleh pinjaman dengan tipu muslihat, identitas palsu, kebohongan atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana. Ini dapat masuk ke ranah pidana.
Karena itu, dalam kasus galbay, pertanyaan hukumnya bukan sekadar “apakah utangnya belum dibayar?”, tetapi “bagaimana pinjaman tersebut diperoleh dan apakah sejak awal terdapat perbuatan yang memenuhi unsur pidana?”
Rujukan utama: UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan