Yusril Sebut Gibran Tak Punya Jalur Hukum untuk Buktikan Keabsahan Ijazah

JAKARTA, RMTVNews.com — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti posisi hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam polemik keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi dasar penyetaraan ijazah setingkat SMA.

Pernyataan Yusril tersebut muncul setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi terkait gugatan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Setara SMA milik Gibran.

Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan itu menjadi salah satu perkembangan penting dalam polemik dokumen pendidikan Gibran yang juga telah menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, MK menyatakan permohonan yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Namun, dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Di sisi lain, Yusril menyatakan pemerintah masih mengamati perkembangan pembahasan di DPR terkait persoalan tersebut.

Menurut dia, langkah selanjutnya berada dalam ranah kewenangan parlemen.

Yusril juga menjelaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat.

Sementara putusan MA menjadi final setelah diunggah melalui laman resmi pengadilan dan ditindaklanjuti oleh pihak tergugat.

“Jadi masih ada satu proses yang harus dilalui dalam perkara ini dan kalau itu sudah terjadi, sebenarnya proses pembuktian tentang surat keterangan itu sudah selesai,” kata Yusril di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah permintaan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto agar diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa permintaan itu disampaikan Gibran dalam pertemuan dengan Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa pagi.

Menurut Prasetyo, Gibran meminta ruang untuk membuktikan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum formal.

Perkembangan perkara ini juga menjadi perhatian DPR. Sejumlah fraksi telah menyampaikan masukan terkait kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam merespons polemik ijazah Wakil Presiden tersebut.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan ijazah Gibran.

Puan mengatakan laporan tersebut akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa persidangan DPR. Pimpinan dewan masih akan membahas mekanisme dan tata cara yang dapat ditempuh.

“Ya, kami memang sudah menerima laporan (usulan Hak Menyatakan Pendapat) tersebut, namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan seusai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ia menegaskan seluruh proses harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi.

“Tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada, jadi kita taat pada konstitusi yang ada,” ujarnya.

Puan juga menyatakan pimpinan DPR akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi, komisi, serta anggota dewan sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Dengan demikian, usulan HMP terkait polemik ijazah Gibran masih berada dalam tahap penyerapan masukan dan pembahasan mekanisme di DPR.