Pada pembicaraan terakhir, Jokowi meminta Prabowo berbicara langsung dengan Gibran.

Gibran sendiri pernah mengakui adanya tawaran tersebut pada 11 Oktober 2023, ketika masih menjabat Wali Kota Surakarta.

“Semua orang kan sudah tahu. Beliau (Prabowo) sudah minta berkali-kali (jadi bacawapres),” kata Gibran kala itu.

Pada Jumat malam, 5 Januari 2024, Jokowi makan malam bersama Prabowo di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat.

Pertemuan itu dikonfirmasi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, meski ia tidak menjelaskan materi pembicaraan keduanya.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menafsirkan pertemuan tersebut sebagai pertanda dukungan Jokowi kepada pasangan Prabowo-Gibran.

“Ya pertemuan dan makan malam itu pertanda memang Pak Jokowi mendukung Prabowo-Gibran,” kata Nusron.

Nusron juga menyebut Jokowi menghendaki Prabowo dan Gibran melanjutkan kepemimpinan serta pembangunan setelah masa pemerintahan berakhir.

Pergeseran arah politik tersebut kemudian berujung pada pemutusan hubungan formal Jokowi dan Gibran dengan PDIP.

Pada 16 Desember 2024, PDIP mengumumkan pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai.

Pengumuman disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun atas perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Pemecatan itu dituangkan dalam surat keputusan berbeda. SK Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Jokowi ditetapkan pada 14 Desember 2024, sedangkan SK Nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Gibran ditetapkan pada 4 Desember 2024.

Keduanya ditandatangani Megawati dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Keputusan terhadap Gibran berkaitan dengan langkahnya maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo, sementara PDIP mengusung Ganjar-Mahfud.

Sebelum pencalonan tersebut, Gibran merupakan kader PDIP dan pernah menjalankan tugas sebagai juru kampanye nasional serta juru bicara pasangan Ganjar-Mahfud.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.