Gibran Mundur Setelah Sukses Antar Prabowo ke Istana, Membaca Jejak Kompromi Politik 2024

KPU menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,59 persen suara sah nasional.

Perolehan tersebut merupakan hasil keseluruhan proses elektoral. Peran Gibran dan jaringan Jokowi dapat dibaca sebagai salah satu sumber daya strategis dalam koalisi pemenangan, bukan satu-satunya faktor penentu hasil pemilu.

Pengunduran Diri Gibran dan Perubahan Konfigurasi Kekuasaan

Duet yang mempertemukan dua jaringan politik itu tidak berlangsung hingga akhir masa jabatan.

Pada Kamis, 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan mengambil keputusan itu atas permintaan sendiri dan dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Ia juga menyebut telah melaporkan keputusannya secara langsung kepada Presiden Prabowo pada 10 dan 11 November 2026.

Pengunduran diri itu berlangsung di tengah polemik persyaratan pendidikan Gibran. Mahkamah Agung (MA), melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diterbitkan pada 2019.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kemudian mencabut surat keterangan tersebut melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 tertanggal 11 November 2026.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada Kamis, 12 November 2026, menyatakan pencabutan itu merupakan pelaksanaan putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan pencabutan tersebut, surat keterangan penyetaraan itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.