JAKARTA, RMTVNews.com — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan keduanya di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Namun, Presiden disebut belum memberikan persetujuan.
Informasi tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat.
Menurut Prasetyo, pertemuan berlangsung sekitar dua setengah jam. Gibran menyatakan niat mundur menyikapi dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.
Prasetyo menambahkan, Presiden belum menyetujui rencana itu dan justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran dalam pertemuan tersebut.
Pernyataan Mensesneg ini menjadi perkembangan baru atas isu pengunduran diri Gibran yang sebelumnya beredar di lingkungan politik dan parlemen.
Niat mundur itu berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan yang digunakan Gibran saat dicalonkan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
MA sebelumnya mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik untuk dimusnahkan.
MK juga telah mengeluarkan putusan terkait sengketa pencalonan Gibran.
Polemik tersebut mendorong sejumlah anggota DPR mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR telah menerima laporan usulan itu, tetapi belum memutuskan langkah lanjutan dan masih mempelajari mekanisme yang berlaku.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan