DPR Siapkan Pembahasan Putusan MA soal Suket Gibran, Dasco: Tunggu Masa Sidang

Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.

Surat tersebut merupakan dokumen penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri yang digunakan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Gugatan Subhan sebelumnya tidak diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Upaya banding juga tidak mengubah putusan tersebut setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menguatkan putusan tingkat pertama.

Subhan kemudian mengajukan kasasi ke MA. Permohonan itu akhirnya dikabulkan pada 30 Oktober 2026.

Putusan tersebut memicu desakan agar DPR membahas konsekuensi politik dan ketatanegaraan dari persoalan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran dalam pencalonannya sebagai wakil presiden.

Meski demikian, tindak lanjut terhadap putusan MA dan kemungkinan proses politik terkait jabatan wakil presiden merupakan dua persoalan yang memiliki mekanisme hukum berbeda.