JAKARTA — Masuknya Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai menambah variabel dalam peta politik menuju Pemilu 2029. Saat menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI dalam Rakorda DPD PSI Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026), Jokowi menyebut PSI sebagai partai baru yang sudah membuat banyak pihak “ketakutan” dan akan menjadi partai besar.
Jokowi menyatakan dirinya telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025. Ia juga direncanakan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina PSI pada November 2026, sementara Kaesang Pangarep tetap menjabat Ketua Umum PSI.
Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai masuknya Jokowi ke PSI membuat partai-partai lain perlu menghitung ulang strategi menuju 2029.
Menurutnya, Jokowi membawa modal politik, jejaring dan pengalaman elektoral, tetapi modal tersebut belum otomatis berubah menjadi kekuatan organisasi, suara, dan kursi.
“Partai lain bukan takut, tapi mulai menghitung ulang,” kata Arifki dalam keterangannya di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Arifki menilai keanggotaan Jokowi di PSI bukan sekadar perubahan administratif. Kehadiran mantan presiden itu dapat menjadi variabel baru dalam kalkulasi partai-partai lain, meskipun dampaknya terhadap elektoral PSI tetap harus dibuktikan melalui kerja organisasi.
PSI Tetap Bicara Prabowo-Gibran
Di tengah masuknya Jokowi ke PSI, hubungan politik Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto juga menjadi bagian dari dinamika tersebut.
PSI sebelumnya secara terbuka menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Pada Juni 2026, Ketua DPP PSI Bestari Barus mengatakan Jokowi meminta PSI dan para simpatisannya mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga dua periode.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika Jokowi melakukan safari politik bersama PSI. Artinya, dalam komunikasi politik PSI, masuknya Jokowi ke partai tidak secara otomatis ditempatkan sebagai langkah berhadap-hadapan dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Wakil Ketua Umum Gerindra Prasetyo Hadi juga merespons pernyataan Jokowi mengenai dukungan terhadap Prabowo-Gibran dua periode. Saat ditanya mengenai hal tersebut pada Juni 2026, Prasetyo memilih menekankan pekerjaan pemerintahan.
“Belumlah, belumlah. Kita kalau mewakili pemerintah, ya mewakili Bapak Presiden, kita yang penting fokus bekerja dulu ya,” kata Prasetyo.
Prasetyo mengatakan masih banyak pekerjaan pemerintah yang harus diselesaikan dan Gerindra belum memikirkan agenda politik menuju 2029.
“Kita belum, belum berpikir ke hal-hal yang ke arah situ. Masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan,” ujarnya.
Sikap serupa disampaikan Juru Bicara Gerindra Bahtra Banong ketika menanggapi safari politik Jokowi bersama PSI. Ia mengatakan Gerindra memilih fokus mengawal program prioritas Presiden Prabowo dan tidak ingin mencampuri strategi politik partai lain.
“Konsen Gerindra sampai sejauh ini, karena ketua umum kami adalah juga Presiden, maka fokus kami adalah bagaimana mengawal agenda program prioritas Presiden Prabowo,” kata Bahtra.
Gerindra: Hak Politik Jokowi
Setelah Jokowi secara terbuka menunjukkan KTA PSI di Bandung, Gerindra kembali memberikan respons yang relatif berhati-hati.
Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan DPP Gerindra Ahmad Muzani mengatakan keanggotaan partai merupakan hak politik setiap warga negara.
“Hak seorang warga negara dalam berpolitik saya kira,” kata Muzani di Bandung, Minggu (27/9/2026).
“Siapapun berhak untuk mendapatkan hak politik itu,” lanjutnya.
Muzani tidak memberikan komentar lebih jauh mengenai kemungkinan dampak politik masuknya Jokowi ke PSI.
Posisi Gerindra tersebut berbeda dengan pembacaan sejumlah pengamat yang melihat aktivitas politik Jokowi bersama PSI sebagai bagian dari persiapan menuju 2029.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan, misalnya, menilai hubungan Jokowi-Prabowo masih memiliki kepentingan strategis meskipun terdapat perbedaan kepentingan politik.
“Prabowo membutuhkan dukungan dan jejaring politik Jokowi, sementara Jokowi juga membutuhkan ruang politik untuk menjaga pengaruh dan kepentingan politik keluarganya,” kata Iwan pada September 2026.
Menurut Iwan, perbedaan kepentingan politik tersebut belum otomatis berarti hubungan personal maupun politik Jokowi dan Prabowo telah pecah.
Pandangan lain datang dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Ia membaca pernyataan Jokowi mengenai PSI yang mulai “ditakuti” sebagai sinyal kemungkinan perubahan hubungan politik dengan Prabowo. Namun, pembacaan tersebut merupakan interpretasi politik, bukan pernyataan resmi Jokowi bahwa dirinya berseberangan dengan Prabowo.
Lalu bagaimana secara elektoal, apakah pernyataan Jokowi tersebut dapat dinilai sebagai ancaman terhadap Gerindra?
Jika berkaca pada data Pemilu 2024, memperlihatkan jarak elektoral antara PSI dan Gerindra.
Gerindra memperoleh 20.071.708 suara atau sekitar 13,22 persen dan mendapatkan 86 kursi DPR. PSI memperoleh 4.260.169 suara atau sekitar 2,81 persen dan tidak memperoleh kursi DPR karena berada di bawah ambang batas parlemen 4 persen.
Dalam survei Poltracking Indonesia pada 14–20 Agustus 2026, elektabilitas Gerindra tercatat 23,2 persen, sedangkan PSI 2,3 persen. Survei tersebut melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi dengan margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa secara elektoral PSI masih berada jauh di bawah Gerindra.
Analis Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta, Syaifuddin, menilai aktivitas politik Jokowi perlu dibaca dalam konteks komunikasi politik dan perebutan pengaruh menjelang 2029.
Menurutnya, safari politik Jokowi memperoleh perhatian publik yang besar karena statusnya sebagai mantan presiden. Kondisi tersebut dapat membentuk persepsi bahwa terdapat lebih dari satu pusat pengaruh dalam politik nasional.
“Aktivitas safari politik Jokowi, karena ia seorang mantan presiden, terus memperoleh sorotan lebih besar daripada nilai positif agenda pemerintah yang sedang berjalan,” kata Syaifuddin saat dihubungi RMTV News di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Syaifuddin menilai kondisi tersebut dapat memperkuat persepsi mengenai munculnya dua pusat pengaruh politik.
“Kondisi ini otomatis menciptakan persepsi publik mengenai dua pusat pengaruh akan terus menguat,” ujarnya.
Dalam konteks pernyataan Jokowi bahwa PSI mulai “ditakuti”, narasi tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari komunikasi politik untuk membangun persepsi mengenai posisi dan potensi PSI. Namun, narasi politik tersebut tetap perlu dibedakan dari ukuran elektoral aktual partai.
Syaifuddin sebelumnya juga mengingatkan bahwa aktivitas politik Jokowi tidak secara otomatis mengurangi kewenangan konstitusional Prabowo sebagai Presiden. Risiko politik baru muncul apabila dinamika tersebut memengaruhi sikap elite, birokrasi, atau partai pendukung pemerintah.
“Aktivitas politik Jokowi sebagai mantan presiden kendati tidak secara otomatis bisa mengurangi otoritas Prabowo. Namun, risiko baru bisa muncul apabila elite politik, birokrasi, atau partai-partai koalisi mulai menunjukkan loyalitas yang terbelah,” jelasnya.
Dalam kerangka itu, lanjut Syaifuddin, pernyataan Jokowi bahwa PSI mulai “ditakuti” dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan diri kader sekaligus memperkuat positioning PSI menuju 2029. Namun, apakah persepsi tersebut berubah menjadi kekuatan elektoral masih harus dibuktikan melalui pertumbuhan suara dan perolehan kursi.
Syaifuddin juga menilai hubungan politik Jokowi dan Prabowo tetap menjadi faktor penting untuk membaca perkembangan tersebut. Menurutnya, hubungan yang harmonis dapat meredam persepsi mengenai adanya dua pusat pengaruh, sementara kompetisi terbuka di antara keduanya dapat memperbesar isu tersebut di ruang publik.
“Sebaliknya, apabila muncul sinyal-sinyal kompetisi terbuka dalam koalisi, maka persepsi tersebut dapat berkembang menjadi isu politik yang lebih besar dan berbahaya,” katanya.