Jokowi di PSI: Mitra Pemerintahan Prabowo atau Ancaman Elektoral?

“Konsen Gerindra sampai sejauh ini, karena ketua umum kami adalah juga Presiden, maka fokus kami adalah bagaimana mengawal agenda program prioritas Presiden Prabowo,” kata Bahtra.

Gerindra: Hak Politik Jokowi

Setelah Jokowi secara terbuka menunjukkan KTA PSI di Bandung, Gerindra kembali memberikan respons yang relatif berhati-hati.

Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan DPP Gerindra Ahmad Muzani mengatakan keanggotaan partai merupakan hak politik setiap warga negara.

“Hak seorang warga negara dalam berpolitik saya kira,” kata Muzani di Bandung, Minggu (27/9/2026).

“Siapapun berhak untuk mendapatkan hak politik itu,” lanjutnya.

Muzani tidak memberikan komentar lebih jauh mengenai kemungkinan dampak politik masuknya Jokowi ke PSI.

Posisi Gerindra tersebut berbeda dengan pembacaan sejumlah pengamat yang melihat aktivitas politik Jokowi bersama PSI sebagai bagian dari persiapan menuju 2029.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan, misalnya, menilai hubungan Jokowi-Prabowo masih memiliki kepentingan strategis meskipun terdapat perbedaan kepentingan politik.

“Prabowo membutuhkan dukungan dan jejaring politik Jokowi, sementara Jokowi juga membutuhkan ruang politik untuk menjaga pengaruh dan kepentingan politik keluarganya,” kata Iwan pada September 2026.