Jokowi di PSI: Mitra Pemerintahan Prabowo atau Ancaman Elektoral?

Analis Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta, Syaifuddin, menilai aktivitas politik Jokowi perlu dibaca dalam konteks komunikasi politik dan perebutan pengaruh menjelang 2029.

Menurutnya, safari politik Jokowi memperoleh perhatian publik yang besar karena statusnya sebagai mantan presiden. Kondisi tersebut dapat membentuk persepsi bahwa terdapat lebih dari satu pusat pengaruh dalam politik nasional.

“Aktivitas safari politik Jokowi, karena ia seorang mantan presiden, terus memperoleh sorotan lebih besar daripada nilai positif agenda pemerintah yang sedang berjalan,” kata Syaifuddin saat dihubungi RMTV News di Jakarta, Senin (28/9/2026).

Syaifuddin menilai kondisi tersebut dapat memperkuat persepsi mengenai munculnya dua pusat pengaruh politik.

“Kondisi ini otomatis menciptakan persepsi publik mengenai dua pusat pengaruh akan terus menguat,” ujarnya.

Dalam konteks pernyataan Jokowi bahwa PSI mulai “ditakuti”, narasi tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari komunikasi politik untuk membangun persepsi mengenai posisi dan potensi PSI. Namun, narasi politik tersebut tetap perlu dibedakan dari ukuran elektoral aktual partai.

Syaifuddin sebelumnya juga mengingatkan bahwa aktivitas politik Jokowi tidak secara otomatis mengurangi kewenangan konstitusional Prabowo sebagai Presiden. Risiko politik baru muncul apabila dinamika tersebut memengaruhi sikap elite, birokrasi, atau partai pendukung pemerintah.