Pernyataan tersebut menempatkan PSI pada dua konteks politik sekaligus yakni mendukung pemerintahan yang sedang berjalan dan membangun organisasi partai menuju 2029.

Marcel Gual menyebut situasi tersebut dapat dibaca melalui konsep nested games, yakni ketika seorang aktor politik bergerak dalam beberapa arena secara bersamaan.

“Ada arena pemerintahan Prabowo-Gibran, ada arena konsolidasi PSI, dan ada arena konfigurasi politik menuju 2029. Ketiganya tidak berjalan secara terpisah,” katanya.

Dalam konteks itu, hubungan Jokowi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran dan keterlibatannya dalam PSI menjadi dua perkembangan yang berjalan bersamaan.

Prabowo merupakan Presiden RI, Gibran merupakan Wakil Presiden, Kaesang memimpin PSI sebagai Ketua Umum, sementara Jokowi akan menempati posisi Ketua Dewan Pembina PSI.

Konfigurasi tersebut juga, kata Marcel Gual, membuka kemungkinan adanya irisan ruang politik antara PSI dengan partai-partai lain yang berada dalam orbit pemerintahan, termasuk Partai Gerindra.

Namun demikian, ia menilai istilah “ancaman” belum tepat digunakan untuk menggambarkan posisi PSI terhadap Gerindra berdasarkan data elektoral saat ini.

“Yang lebih tepat dibicarakan adalah kemungkinan terjadinya overlap atau irisan ruang politik. PSI belum berada pada posisi elektoral yang sama dengan Gerindra. Tetapi jika PSI berkembang dengan memanfaatkan jaringan dan pengaruh Jokowi, dinamika ruang politiknya dapat berubah,” ujarnya.

Menurut dia, sumber pertumbuhan PSI menjadi variabel penting untuk diamati menuju 2029.

“Bukan hanya berapa persen PSI hari ini, tetapi siapa yang masuk ke dalam basisnya, jaringan mana yang terkonsolidasi, dan bagaimana pengaruh Jokowi diterjemahkan menjadi kerja organisasi,” katanya.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.