Panja Revisi UU Pemilu Libatkan Akademisi, Bahas Parliamentary Threshold hingga Sistem Pemilu

JAKARTA, RMTVNews.com — Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Komisi II DPR RI mulai menghimpun masukan akademisi untuk membahas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam agenda perdana pada Rabu (11/11/2026), Panja mengundang pakar dari berbagai perguruan tinggi untuk memberikan pandangan tentang sejumlah isu strategis dalam revisi tersebut.

Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) Fraksi PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengatakan keterlibatan akademisi diperlukan untuk memperkaya materi pembahasan dan mengidentifikasi persoalan dalam regulasi yang berlaku.

Menurutnya, langkah ini bagian dari upaya DPR membuka ruang partisipasi bermakna dalam proses legislasi.

“Hari ini, Rabu, Panja RUU Pemilu memulai kerjanya dengan agenda perdana mengundang para pakar lintas perguruan tinggi di Indonesia. Panja ingin mendengar masukan dan catatan dari para akademisi terkait sejumlah isu dalam perubahan UU Pemilu,” kata Khozin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Isu yang dibahas meliputi ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT), ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), sistem pemilu, dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017.

Khozin menyebut pandangan akademisi dibutuhkan untuk mempertajam pembahasan, terutama pada ketentuan yang selama ini menjadi perhatian publik.

Sebelum agenda ini, Komisi II juga telah menghimpun masukan dari sejumlah pakar dan kelompok masyarakat sipil sebagai bagian dari penyusunan materi perubahan.

Dari seluruh isu itu, ambang batas parlemen paling ramai diperdebatkan. Besarannya saat ini 4 persen.

Dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, MK menyatakan ambang batas 4 persen tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024, tetapi harus diubah untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya.