Pemerintah Amati Langkah DPR soal Polemik Ijazah Gibran

JAKARTA, RMTVNews.com — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah akan mencermati langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Yusril mengatakan pemerintah belum dapat memastikan mekanisme yang akan ditempuh DPR setelah masa persidangan kembali dibuka pada Selasa (10/11/2026).

“Apakah nanti DPR akan membentuk panitia angket ataukah tidak perlu dan langsung kepada Hak Menyatakan Pendapat, kami belum tahu dan akan kami amati,” kata Yusril di Jakarta, Selasa.

Menurut Yusril, perkembangan pembahasan di parlemen akan terlihat setelah DPR kembali menjalankan agenda persidangan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah sikap DPR terhadap dua putusan pengadilan terkait dokumen pendidikan Gibran.

Dua putusan tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026.

Dalam putusan terkait sengketa persyaratan pendidikan wakil presiden, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Namun, dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan pendidikan SMA.

Sementara itu, dalam putusan kasasi, MA mengabulkan permohonan pemohon terkait gugatan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Setara SMA milik Gibran.

Dengan putusan tersebut, surat keterangan itu dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Yusril mengatakan masih ada tahapan yang perlu dilalui sebelum proses hukum terkait surat keterangan tersebut dinyatakan selesai.

Ia menyebut MA akan mengunggah putusan itu melalui laman resminya, kemudian pihak tergugat harus menindaklanjutinya.

“Jadi masih ada satu proses yang harus dilalui dalam perkara ini dan kalau itu sudah terjadi, sebenarnya proses pembuktian tentang surat keterangan itu sudah selesai,” ujarnya.

Yusril menjelaskan putusan MK bersifat final dan mengikat. Putusan MA juga bersifat final setelah diunggah melalui laman resmi pengadilan.

Setelah proses tersebut rampung, menurut Yusril, penyelesaian dari sisi administrasi negara telah selesai. Tahapan berikutnya masuk ke ranah hukum tata negara yang menjadi kewenangan DPR.

“Pemerintah tidak bisa terlalu banyak ikut campur karena sepenuhnya merupakan area dan kewenangan DPR RI,” kata Yusril.

DPR Terima Masukan Fraksi

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan DPR telah menerima sejumlah masukan dari fraksi-fraksi partai politik selama masa reses terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut,” kata Puan seusai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Puan menyatakan pimpinan DPR akan terus mendengarkan masukan mengenai mekanisme dan tata cara yang dapat ditempuh dalam merespons persoalan tersebut.

Sebelumnya, Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyampaikan bahwa penggunaan jalur HMP untuk merespons polemik ijazah Gibran masih dalam tahap pertimbangan dan finalisasi.

Khozin menilai persoalan tersebut menjadi ujian bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Menurut dia, dengan kondisi konstitusional yang ada, penggunaan HMP merupakan salah satu opsi yang dinilai ideal.