Salah satunya melalui fasilitasi dialog antara perwakilan kelompok buruh dan pemerintah terkait regulasi ketenagakerjaan.

Menurut dia, kelompok buruh, pedagang kecil, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membutuhkan saluran komunikasi agar persoalan mereka dapat diteruskan kepada pemerintah.

Di sisi lain, Rano menjelaskan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.

Rano kembali menegaskan bahwa pandangan PKB mengenai Dasco bukan merupakan pengajuan resmi partai.

Keputusan mengenai nama calon wakil presiden tetap berada di tangan Prabowo.

“Pada akhirnya, kami tetap menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Bapak Presiden untuk menentukan nama yang akan diusulkan sesuai konstitusi,” katanya.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.