JAKARTA, RMTVNews.com — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu membantah telah menuduh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terlibat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Bantahan tersebut disampaikan Said Didu setelah Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada dirinya dan Sri Radjasa Chandra terkait pernyataan dalam sebuah podcast yang membahas kasus penyadapan tersebut.
Said Didu mengaku heran dengan langkah hukum Partai Golkar. Menurut dia, dalam podcast yang dipersoalkan, dirinya tidak pernah menyebut ataupun menuduh Bahlil terlibat dalam kasus tersebut.
“Saya bingung tentang adanya somasi Partai Golkar. Saya sama sekali tidak menyebut apalagi menuduh Bahlil dalam podcast tersebut. Bahkan saya katakan bahwa saya belum ada info terkait pertemuan atau rapat tersebut,” kata Said Didu kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Didu juga menilai somasi yang dilayangkan Partai Golkar tidak tepat, baik dari sisi substansi maupun pihak yang dituju.
Said Didu berpendapat pernyataannya dalam podcast merupakan bagian dari produk pers.
Jika terdapat keberatan terhadap materi yang disampaikan, dia meminta agar persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku di Dewan Pers.
“Ini adalah produk pers sehingga kalau ada substansi yang jadi pertentangan, maka proses lewat mekanisme pers, yaitu Dewan Pers, bukan lewat jalur hukum,” ujarnya.
Sebelumnya, Bakumham DPP Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada Said Didu dan Sri Radjasa Chandra pada Selasa (10/11/2026).
Koordinator Tim Hukum Bakumham DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali, mengatakan somasi tersebut diberikan atas arahan dan kuasa langsung dari Bahlil Lahadalia.
Juru Bicara Tim Hukum Bakumham Partai Golkar, Derek Loupatty, menjelaskan somasi itu berkaitan dengan konten di kanal YouTube Modelling Forum Keadilan TV berjudul Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Pandjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril?
Dalam konten tersebut, Golkar mempersoalkan narasi mengenai dugaan keterlibatan ketua umum salah satu partai besar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo.
Golkar juga menyoroti pernyataan mengenai dugaan adanya pertemuan dengan sejumlah jenderal yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan.
Derek menyebut narasi tersebut diarahkan kepada Bahlil Lahadalia. Pihaknya menilai pernyataan itu tidak didukung fakta maupun bukti.
Melalui Surat Somasi Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026, Golkar meminta Said Didu dan Sri Radjasa mencabut pernyataan, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, serta menurunkan konten yang dipersoalkan.
Partai Golkar memberikan tenggat waktu 3×24 jam sejak somasi disampaikan untuk memenuhi permintaan tersebut.
Tim hukum Golkar juga menyebut pernyataan yang dipersoalkan berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum, termasuk UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP.
Golkar beralasan narasi tersebut tidak hanya merugikan nama baik Bahlil, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan di internal partai dan memengaruhi stabilitas politik nasional.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan