JAKARTA, RMTVNews.com — Enam orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang ditangani Bareskrim Polri mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Ketua LPSK Achmadi mengatakan, permohonan tersebut masih dalam tahap penelaahan sejak 6 November 2026.
LPSK juga telah berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara tersebut.
Menurut Achmadi, proses penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, hingga kondisi khusus masing-masing saksi atau korban.
“Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
LPSK menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan perkara. Lembaga tersebut juga membuka kemungkinan bertambahnya jumlah saksi yang mengajukan perlindungan seiring berjalannya proses hukum.
Selain jumlah pemohon, LPSK akan menilai tingkat ancaman dan kerentanan setiap saksi untuk menentukan bentuk perlindungan yang diperlukan.
Kasus ini mencuat setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedur hukum (illegal tapping), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan empat personel Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Keempat tersangka diduga terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden RI, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan