JAKARTA, RMTVNews.com — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur tidak menghambat jalannya pemerintahan.
Presiden Prabowo Subianto tetap memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan roda pemerintahan tanpa harus menunjuk pejabat sementara pengganti Wapres.
Yusril menjelaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Wakil Presiden bertugas membantu Presiden menjalankan pemerintahan.
Dengan demikian, ketika jabatan tersebut kosong, tidak ada keharusan untuk mengalihkan tugas Wapres kepada pejabat lain.
“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil Presiden itu membantu tugas-tugas Presiden,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia juga menepis anggapan bahwa kekosongan jabatan Wapres akan membuat kewenangan pemerintahan harus dijalankan oleh triumvirat atau tiga pejabat tinggi negara, terutama ketika Presiden sedang melakukan kunjungan ke luar negeri.
Menurut Yusril, Presiden tetap dapat menjalankan kewenangannya dari mana pun.
Para menteri juga tetap bekerja sesuai tugas dan bidang masing-masing, baik yang mendampingi Presiden ke luar negeri maupun yang berada di dalam negeri.
“Jadi kalau tidak ada Wakil Presiden, tidak ada yang membantu tugas-tugas Presiden dalam konteks sebagai seorang Wakil Presiden. Jadi Presiden dapat menjalankan pemerintahan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu,” ujarnya.
Yusril menambahkan, perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan Presiden tetap berkoordinasi dengan jajaran kabinet dan memberikan arahan secara langsung meskipun tidak berada di Indonesia.
Wapres Tidak Memiliki Kewenangan Mandiri
Yusril turut menjelaskan posisi Wakil Presiden dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia.
Menurut dia, Wapres tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan pemerintahan secara mandiri di luar kewenangan yang diberikan Presiden.
Ia menyebut keputusan yang ditandatangani Wakil Presiden dalam kapasitas membantu Presiden tetap merupakan keputusan Presiden.
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, tidak dikenal keputusan Wakil Presiden sebagai kewenangan tersendiri.
“Karena Wakil Presiden pun, kalaupun ada di dalam negeri, dia tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan Wakil Presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita,” kata Yusril.
Dengan posisi tersebut, Yusril menilai tidak ada hambatan konstitusional bagi Prabowo untuk tetap mengendalikan pemerintahan selama kursi Wapres belum terisi.
“Jadi tidak ada masalah bagi Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dan beliau bisa memberikan perintah, instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun,” ujarnya.
Kekosongan jabatan Wakil Presiden terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (12/11/2026).
Setelah bertemu Presiden di Istana Merdeka, Gibran melanjutkan proses penyampaian surat tersebut kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Sebelumnya, Yusril juga dipanggil Prabowo ke Istana untuk membahas perkembangan pengunduran diri Gibran dan konsekuensi ketatanegaraannya.
Sementara itu, MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) untuk membahas mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat 60 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan.
Dengan demikian, pemerintahan tetap berjalan di bawah kepemimpinan Prabowo selama proses pengisian jabatan Wapres berlangsung melalui mekanisme konstitusi.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan